tampansamping

Perusahaan-perusahaan pelayaran utama global, seperti Maersk dan CMA CGM mengalihkan rute pelayarannya dari laut Merah ke Afrika Selatan (Afsel).

Perang Palestina melawan Israel yang menyeret Yaman dan Amerika Serikat (AS) beserta sekutunya mengganggu alur pelayaran kargo internasional yang melewati laut Merah. Perusahaan-perusahaan pelayaran utama global, seperti Maersk dan CMA CGM mengalihkan rute pelayarannya dari laut Merah ke Afrika Selatan (Afsel). Saat ini, sekitar 80% perda-gangan dunia menggunakan transportasi laut. Di mana pelayaran melalui terusan Suez yang menghubungkan laut Mediterania dengan laut Merah mencapai sekitar 15% dari total perdagangan global pada 2023. Namun, perdagangan melalui terusan Suez dalam 2 bulan terakhir, sejak Desember 2023 turun sekitar 40% (UNCTAD, 2024). Sementara pengapalan barang dari Asia ke Eropa mencapai sekitar 40% melalui terusan Suez. Di mana rute pelayaran alternatif melalui Afsel berdampak pada semakin lamanya lead time (lamanya waktu pela-yaran) dan peningkatan biaya bahan bakar sekitar US$1 juta atau setara dengan 920.000 euro.

Jalur pelayaran mela-lui terusan Suez berperan penting dalam pengapalan minyak dan liquified natural gas (LNG) yang dapat men-capai sekitar 20% dari total pengangkutan minyak dunia dan 25% untuk LNG. Di mana Qatar mengekspor LNG sekitar 20 juta meter kubik ke Eropa, setara 16% dari total impor LNG zona Euro yang pengirimannya dilakukan melalui terusan Suez. Secara konseptual, inflasi bersumber dari dua sisi, yaitu cost push inflation atau inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan demand pull inflation atau inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan barang tanpa diimbangi oleh pasokan barang yang cukup.

Saat ini, tekanan inflasi global bersumber dari gangguan pada rantai pasok global yang disebabkan oleh perang Timteng, khususnya negara-negara Asia dan Eropa yang mayoritas perdagang-annya melalui terusan Suez. Peningkatan biaya logistik dari Asia ke Eropa menye-babkan kenaikan harga barang-barang di Eropa. Sementara itu, dampak-nya bagi negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia tecermin pada kenaikan biaya pengapalan lebih dari US$6.000, naik tiga kali lipat dibandingkan dengan Desember 2023, sebelum serangan AS dan sekutunya ke Yaman. Biaya pengapalan barang meningkat dua kali lipat, yaitu lebih besar 122% dari Shanghai ke berbagai tujuan ekspor sejak Desember 2023. Pengapalan barang dari Shanghai ke Eropa naik lebih dari tiga kali lipat, sekitar 256%. Berdasarkan data United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), tekanan terhadap inflasi glo-bal makin tinggi mengingat pengiriman barang dari pantai barat AS juga naik 160% meskipun jalur pelayarannya tidak melalui terusan Suez (UNCTAD, 2024). Perang Timteng meng-ganggu rantai distribusi dan perdagangan China dengan Eropa yang mencapai sekitar 90% dari total perdagangan zona Euro. Impor zona Euro dari China mencapai 626 miliar euro tahun 2022. Sementara ekspor zona euro ke China mencapai US$230 miliar (EuroStat, 2023). Perang Timteng menyebab-kan perpindahan angkutan kargo dari sea freight (pengangkutan menggunakan kapal laut) ke air freight (pengangkutan menggunakan kargo udara). Di mana, penggunaan kargo udara akan menaikkan biaya logistik beberapa kali lipat yang akhirnya ditransfer ke konsumen dalam bentuk harga barang yang tinggi. ANTISIPASI INFLASI Kenaikan biaya logistik dan panjangnya lead time meng-ganggu ketepatan penyediaan barang yang akan menaikkan harga barang-barang di pasar. Hasil simulasi International Monetary Fund (IMF), sekitar 40% kenaikan inflasi di zona euro didorong oleh kenaikan harga barang-barang impor yang disebabkan oleh meningkatnya ongkos logistik. Gangguan terhadap rantai pasok global mendongkrak harga barang secara global, termasuk harga minyak dunia yang meningkatkan risiko inflasi global. Hal ini membuat arah pergerakan suku bunga global menjadi tidak menentu. Paling tidak, The Fed berpotensi menunda menurunkan suku bunga acuan hingga semester kedua 2024. Lalu, policy response dari pelaku usaha yang memiliki ketergantungan tinggi terha-dap bahan baku impor yang rute pelayarannya melalui terusan Suez adalah mengatur ulang waktu pemesanan karena lead time yang makin panjang. Terjadinya penyesuaian harga di dalam negeri mengingat ongkos logistik yang naik lebih dari dua kali lipat. Dari sisi respons kebijakan otoritas moneter Emerging Market Economies (EMEs), khususnya Bank Indonesia (BI) adalah tetap konsisten pada kerangka kebijak-an Inflation Targeting (IT) dengan target inflasi 2,5% plus minus 1% sehingga BI harus berhati-hati melonggarkan kebijakan moneternya melalui penurunan suku bunga acuan. Selain itu, adanya prosik-lisitas dalam perekonomian global, khususnya pereko-nomian AS dengan EMEs, membuat kebijakan moneter BI akan bersifat pasif, yaitu menunggu The Fed menurunkan bunga acuan Federal Fund Rate (FFR). https://bermimpilahlagi.com/Menurunkan suku bunga acuan BI terlalu cepat dapat mengganggu kestabilan inflasi dan nilai tukar rupiah per dolar AS. Kesimpulannya, pelaku usaha dan konsumen masih harus bersabar melakukan ekspansi dengan pembiaya-an bank karena biaya dana masih bertahan tinggi. Hal ini, sejalan dengan majalah ekonomi terpopu-ler, The Economist terbitan 10—16 Desember 2022, yang berbasis di Inggris, bahwa era suku bunga tinggi masih berlanjut hingga beberapa waktu ke depan.

Tampilan Facebook saat pertama diluncurkan oleh Mark Zuckerberg 20 tahun yang lalu.

Gambar di atas merupakan tampilan lawas Facebook, atau The Facebook seperti yang dulu dikenal ketika Mark Zuckerberg dan beberapa teman merilisnya dari rumah kos mereka 20 tahun yang lalu.

Sejak itu, jejaring sosial paling populer di dunia ini telah dirancang ulang puluhan kali.

Tetapi fungsinya tetap sama: untuk menghubungkan orang-orang secara daring, serta meraup kekayaan masif dari pengiklanan.

Facebook kini genap berusia 20 tahun dan berikut adalah empat cara aplikasi tersebut mengubah dunia.

1. Facebook mengubah media sosial

Dalam waktu kurang dari setahun, Facebook sudah memiliki satu juta pengguna. Kemudian dalam waktu empat tahun telah mengalahkan MySpace, berkat inovasi seperti fitur yang bisa “menandai” orang dalam foto.

Membawa kamera digital pada malam hari, kemudian menandai teman-teman Anda dalam puluhan gambar menjadi bagian dari kehidupan remaja di akhir usia muda. Aktivitas daring yang terus berubah juga merupakan daya tarik besar bagi pengguna awal.

Tom adalah teman pertama semua orang di MySpace, platform yang diluncurkan oleh Tom Anderson setahun sebelum Facebook.

Pada 2012, Facebook telah melampaui satu miliar pengguna per bulan. Meski sempat terjadi penurunan sedikit pada akhir 2021 – ketika pengguna aktif harian turun untuk pertama kalinya – platform tersebut terus berkembang.

Dengan memperluas ke negara-negara yang kurang terhubung dan menawarkan internet gratis, perusahaan media sosial itu berhasil mempertahankan dan meningkatkan jumlah pengguna Facebook.

Pada akhir 2023, Facebook melaporkan memiliki 2,11 miliar pengguna harian.

Memang harus diakui, bahwa kini Facebook kurang populer dibandingkan dulu di kalangan anak muda. Meski demikian, Facebook tetap menjadi jejaring sosial paling populer di dunia, dan telah memulai era baru aktivitas sosial daring.

Beberapa melihat Facebook dan para pesaingnya sebagai alat pemberdayaan untuk konektivitas. Tetapi, ada pula mereka yang melihatnya sebagai agen penghancur yang adiktif.

2. Facebook membuat data pribadi kami berharga… tetapi kurang personal

Facebook membuktikan bahwa mengumpulkan hal-hal yang kita suka dan tidak suka menjadi sangat menguntungkan.

Saat ini, perusahaan induk Facebook, Meta, adalah raksasa periklanan yang, bersama perusahaan-perusaahan seperti Google, mengambil porsi terbesar dari uang iklan global.

Pada Kamis (1/02), Meta melaporkan pendapatan lebih dari US$40 miliar (Rp630 triliun) untuk kuartal terakhir 2023, terutama dari menawarkan layanan iklan yang sangat sesuai sasaran.

Sekitar US$14 miliar (Rp220 triliun) dinyatakan sebagai keuntungan yang didapat.

Tetapi, Facebook juga menunjukkan pengumpulan data tersebut justru dapat membuahkan masalah.

Meta telah didenda beberapa kali karena salah menangani data pribadi.

Kasus yang paling disorot adalah skandal Cambridge Analytica pada 2014, yang menyebabkan Facebook membayar US$725 juta (Rp11,4 triliun) untuk menyelesaikan tindakan hukum karena pelanggaran data yang signifikan.

Pada 2022, Facebook juga membayar denda Uni Eropa €265 juta (Rp4,48 triliun) karena mengizinkan data pribadi diambil dari situs.

Dan tahun lalu, perusahaan didenda lagi dengan rekor sanksi €1,2 miliar (Rp20,3 triliun) oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia, karena membagikan data pengguna Eropa di luar kewenangan.

Facebook saat ini mengajukan banding atas denda tersebut.

3. Facebook membawa politik ke dalam ranah internet

Dengan menawarkan iklan tepat sasaran, Facebook telah menjadi platform utama untuk kampanye pemilu di seluruh dunia.

Misalnya, dalam lima bulan menjelang pemilihan presiden AS 2020, tim Presiden petahana Donald Trump menghabiskan lebih dari US$40 juta (Rp630 miliar) untuk iklan Facebook, menurut penelitian Statista.

Facebook juga memiliki peran dalam mengubah politik akar rumput – dengan memungkinkan kelompok pengguna dari berbagai aliran berkumpul, berkampanye, dan merencanakan tindakan dalam skala global.

Tim Donald Trump menghabiskan jutaan dolar untuk beriklan di Facebook menjelang pilpres AS 2020.

Facebook dan Twitter dinilai memiliki peran yang sangat penting selama Kebangkitan dunia Arab dalam membantu mengoordinasikan protes dan menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di lapangan.

Tetapi penggunaan Facebook untuk tujuan politik telah dikritik karena beberapa konsekuensinya, termasuk dampaknya terhadap hak asasi manusia.

Pada 2018, Facebook setuju dengan laporan PBB yang mengatakan telah gagal mencegah orang menggunakan platform untuk “menghasut kekerasan” terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar.

4. Facebook memulai dominasi Meta

Dengan kesuksesan besar Facebook, Mark Zuckerberg mampu membangun jejaring sosial dan kerajaan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari segi pengguna dan kekuasaannya yang telah terbangun.

Perusahaan teknologi yang sedang naik daun, termasuk WhatsApp, Instagram, dan Oculus, semua dibeli dan disuntikkan dana besar di bawah payung perusahaan Facebook, yang mengubah namanya menjadi Meta pada 2021.

Meta sekarang mengatakan lebih dari tiga miliar orang menggunakan paling tidak salah satu dari produknya setiap hari.

ark Zuckerberg mengatakan dia tidak ingin Facebook menjadi “perantara kebenaran”.

Dan ketika belum mampu membeli saingan mereka, Meta sering dituduh meniru mereka – untuk mempertahankan dominasinya.

Sebagai contoh, fitur Story yang bisa menghilang pada Facebook dan Instagram mirip dengan fitur utama yang ditemukan di Snapchat; Instagram Reels adalah jawaban perusahaan untuk tantangan yang timbul dari aplikasi berbagi video TikTok; dan Threads adalah upaya Meta untuk meniru X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Strategi semacam itu menjadi lebih penting dari sebelumnya, karena meningkatnya persaingan dan regulasi yang lebih ketat.

Pada 2022, Meta terpaksa melepas perusahaan pembuat GIF, Giphy, dengan kerugian setelah regulator Inggris tidak mengizinkan Meta memiliki layanan tersebut karena kekhawatiran dominasi berlebihan di pasar.

Akan seperti apa nasib Facebook dalam 20 tahun ke depan?

Kebangkitan Facebook dan dominasinya yang berkelanjutan adalah bukti kemampuan Mark Zuckerberg untuk menjaga agar situs tetap relevan.

Pada ulang tahunnya yang ke-10, banyak media, termasuk BBC, mempertanyakan apakah platform tersebut masih akan ada pada usianya yang ke-20.

Kalangan yang pesimistis kini akan ragu sebelum bertanya kapan Facebook akhirnya tamat.

Tetapi kenyataannya, upaya mempertahankan mahkota Facebook sebagai jejaring sosial paling populer akan menjadi tantangan monumental selama 20 tahun ke depan.

Bukan hanya karena industri berubah dengan sangat pesat – tetapi karena Meta sendiri sekarang sangat mendorong untuk membangun bisnisnya di seputar Metaverse.

Kecerdasan buatan juga menjadi prioritas besar bagi Meta.

Oleh karena itu, perusahaan ini, dalam kapasitas tertentu, sudah mulai meninggalkan https://bermimpilahlagi.com/Facebook. Namun, apakah dunia siap meninggalkan platform itu, mengingat popularitasnya yang langgeng, adalah permasalahan lain.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari buka suara mengenai viralnya hasil perhitungan suara atau exit poll warga negara Indonesia di luar negeri yang telah melakukan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.ssssssssssssssssssssssssssssssssssss Pernyataan ini diberikan setelah viralnya hasil Pemilu di Melbourne, Australia di media sosial.

Hasyim menegaskan bahwa pengumuman penghitungan suara atau exit poll Pemilu 2024 hanya boleh disampaikan setelah pencoblosan di Indonesia bagian barat selesai.

“Pengumuman hasil hitung suara (quick count atau exit poll) hanya boleh diumumkan setelah pemungutan suara Dalam Negeri (WIB) telah selesai,” kata Hasyim, kepada wartawan, dikutip dari Detikcom, Minggu (11/2/2024).

Aturan tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 449 ayat 5 mengatur bahwa pengumuman prakiraan penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Seperti diketahui, pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 diadakan serentak di dalam negeri pada Rabu,https://bermimpilahlagi.com/ 14 Februari 2024. Namun, pemungutan suara Pemilu 2024 di luar negeri diselenggarakan berbeda. Sejumlah WNI di beberapa negara akan melakukan Pemilu lebih awal.

Tank Israel melaju di Jalur Gaza, Palestina pada Rabu (24/1/2024)

Israel mengancam akan melakukan serangan darat baru ke wilayah Rafah, sebuah kota kecil di Gaza, Palestina, yang berbatasan Selatan dengan Mesir. Rafah merupakan tempat di mana setengah dari 2,3 juta penduduk Gaza kini tinggal, yang sebagian besar berlindung di tenda-tenda darurat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mengunjungi tentaranya mengatakan pasukan Israel telah membunuh dan melukai lebih dari separuh pasukan tempur Hamas dan akan terus melanjutkannya sampai kemenangan total.  Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri menolak pernyataan Netanyahu dan menyebutnya berkhayal dalam meraih kemenangan, dalam menghadapi perlawanan yang terus berlanjut di Gaza. 

Tank-tank Israel telah maju di wilayah Khan Younis selama 2 pekan. Pertempuran juga terjadi kembali di Kota Gaza di bagian Utara Jalur Gaza, di wilayah yang menurut Israel telah ditundukkan dalam 2 bulan pertama perang. Melansir Reuters, militer Israel mengatakan bahwa pasukannya telah membunuh puluhan pejuang Palestina di Gaza Utara, Tengah dan Selatan selama 24 jam terakhir,

Proposal gencatan senjata, setidaknya telah diajukan Hamas untuk 40 hari, dengan persyaratan pembebasan warga sipil dari sisa sandera, diikuti dengan tahap selanjutnya untuk menyerahkan tentara dan mayat. Adapun sejauh ini, satu-satunya gencatan senjata yang dicapai di Jalur Gaza berlangsung selama sepekan pada November tahun lalu.  Penduduk Gaza, Yamen Hamad (35) ayah dari 4 orang anak, mengungkapkan harapannya agar perang segera berakhir, dan ingin kembali ke rumahnya.  “Kami ingin perang berakhir dan kami ingin kembali ke rumah, hanya ini yang kami inginkan pada tahap ini,” katanya, saat dihubungi melalui aplikasi pesan di sebuah sekolah PBB di Deir al-Balah di Gaza Tengah.  Deir al-Balah adalah salah satu dari sedikit daerah di mana tank-tank Israel belum dapat bergerak maju, dan dipenuhi oleh puluhan ribu keluarga pengungsi. Sementara itu, pihak berwenang Gaza mengatakan lebih dari 27.000 warga Palestina dipastikan tewas dalam serangan Israel, dan ribuan lainnya khawatir belum ditemukan di bawah reruntuhan.  Kemudian, Israel https://bermimpilahlagi.com/mengatakan 226 tentaranya tewas dalam serangan yang dilancarkan, setelah 1.200 orang tewas dan 253 sandera ditangkap pada 7 Oktober lalu. 

Respons Ganjar Soal Dugaan Intimidasi Oknum Polisi ke Rektor Agar Bela Jokowi. Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo saat Debat Capres Terakhir yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan,

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyindir tindakan oknum polisi yang meminta sejumlah rektor perguruan tinggi untuk membuat video testimoni untuk membela Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, diduga para rektor tersebut mendapatkan intimidasi. Video testimoni itu diduga untuk melawan pergerakan para tokoh masyarakat dan guru besar dari berbagai universitas yang mengkritisi Jokowi. Meski demikian, Ganjar berpendapat seharusnya berbagai kritik tersebut dijadikan alat introspeksi pemerintah. “Itu lonceng dan kentongan bahaya demokrasi Indonesia. Jangan pernah mengintimidasi kampus, karena kampus itu mimbar akademis yang merdeka,” ujarnya di saat menerima dukungan dari purnawirawan TNI-Polri di Gedung De Tjolomadoe, Karanganyar, Rabu (7/2/2024). Mantan gubernur Jawa Tengah ini tak habis pikir, pemerintah malah coba melawan balik kritik tersebut. Lebih lagi, perlawanan itu dilakukan lewat intimidasi. “Maka saya heran, kepanikannya kemudian ditunjukkan dengan mengintimidasi rektor, ‘Pak Rektor, tolonglah jenengan membuat video yang membaik-baikan pemerintah’,” ujar Ganjar menirukan oknum polisi yang intimidasi rektor. Dia meyakini, akademisi yang berintegritas tidak akan mau dipaksa. Seorang akademisi, lanjutnya, akan mengutamakan kepentingan bangsa.

Sebagai informasi, belakangan sejumlah rektor buka suara adanya intimidasi dari pihak kepolisian agar membuat video testimoni untuk dukung pemerintah Jokowi. Salah satunya, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Ferdinandus Hindarto. Ferdinandus mengaku anggota kepolisian Jawa Tengah (Jateng) memintanya membuat rekaman video pernyataan ihwal pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Jokowi. Namun, dia tak menanggapi permintaan tersebut sehingga diintimidasi. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Satake Bayu https://bermimpilahlagi.com/mengakui pihaknya sedang melakukan giat cooling system jelang pemilu. Dalam giat ini, Satake mengaku ajak tokoh-tokoh masyarakat guna menjaga pemilu berjalan damai. “Dalam rangka Pemilu, kita melaksanakan giat colling sistem mengajak tokoh-tokoh masyarakat utk ikut menjaga agar pemilu berjalan aman dan damai,” kata Satake saat dihubungi, Selasa (6/2/2024).

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai menyampaikan permohonan pengunduran diri dari Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Mahfud MD sekaligus calon wakil presiden nomor urut tiga, menyatakan mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo. Pada hari yang sama, seorang pejabat senior Kantor Staf Presiden turut mundur dan spekulasi beredar tentang ‘ketidaknyamanan’ di dalam Istana menjelang Pilpres 2024.

Apa yang terjadi di Istana? Siapa yang akan menggantikan Mahfud MD? Apa imbas pengunduran diri Mahfud MD terhadap situasi di kabinet Presiden Jokowi?

Apa yang terjadi?

Mahfud MD telah menemui Presiden Joko Widodo, pada Kamis (01/02) untuk membahas pengunduran dirinya sebagai menteri koordinator politik, hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Dirinya mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Jokowi pada Kamis (01/02) pukul 16.30 WIB.

“Saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko [Polhukam] melalui sebuah surat yang isinya hanya tiga paragraf,” jelas Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Menko Polhukam pada Kamis (01/02).

Surat itu, kata Mahfud, memuat ucapan terima kasihnya kepada Jokowi karena telah memercayai dirinya untuk menjabat sebagai menteri di kabinetnya sejak 23 Oktober 2019 “dengan penuh kehormatan”.

“Oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti,” ujar Mahfud menjelaskan isi suratnya kepada Jokowi.

Dia kemudian menjelaskan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung “happy” itu, Jokowi menerima surat pengunduran dirinya.

Sehari sebelumnya, Mahfud mengatakan dirinya “akan pamit baik-baik” kepada Presiden Jokowi, seraya menekankan pentingnya etika.

“Etika adalah ekspresi dari moral, etika adalah ekspresi dari kejujuran, etika adalah penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada presiden,” ujar Mahfud pada Rabu (31/01).

Pada hari yang sama, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, mundur dari jabatannya dengan alasan “menghindari situasi di mana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden ataupun lembaga kepresidenan”.

Jaleswari diketahui telah masuk dalam tim pemenangan Ganjar-Mahfud.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan kabinetnya sejauh ini “sangat solid”. Merespons keputusan pengunduran diri dari jajarannya, mantan gubernur DKI Jakarta mengatakan, “Itu hak, dan saya sangat menghargai.”

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat langkah yang diambil Mahfud MD sudah tepat. Kata dia, selama di kabinet, Mahfud MD kerap mengkritisi kinerja pemerintahan terutama di bidang hukum.

“Itu ada conflict of interest [konflik kepentingan], tidak bagus untuk kepentingan elektoral, tidak bagus untuk kepentingan pencitraan. Jadi lebih bagus mundur,” kata Ujang.

Meski banyak kalangan menyebut langkah Mahfud ini terlambat, tapi Mahfud dinilai masih punya kesempatan untuk mengerek suara pada hari-hari jelang pencoblosan, 14 Februari 2024.

Uang melihat langkah Mahfud ini ditempuh untuk mengejar kemenangan dua putaran dari pesaing terketatnya pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).

“Selama ini bersaing dengan Amin memperebutkan tiket putaran kedua. Ya itu kan dikaitkan dengan momentum yang pas dengan dirinya, mundurnya sebagai strategi elektabilitas,” katanya.

Apa efek pengunduran diri Mahfud MD?

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto berharap sikap Mahfud MD, yang memutuskan mundur sebagai Menko Polhukam diikuti oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

“Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud MD ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo sehingga (mundur),” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (01/02) seperti dikutip dari kompas.com.

PDI-P adalah partai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam pemilihan presiden tahun ini.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan PDI-P masih mencermati dinamika politik saat ditanya kemungkinan kader partai banteng tersebut mundur dari kabinet saat ini.

Sejumlah kalangan melihat kemunduran Mahfud MD dari kabinet tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kabinet di Istana.

“Kabinet Jokowi masih adem ayem, kecuali 15 orang menteri mundur. Sekarang menteri-menteri, dengan jabatannya enak masing-masing. Jadi kalau saya melihat efek gonjang-ganjing di Istana, tidak terlalu,” kata Ujang.

Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Lely Arrianie, juga melihat Jokowi juga sudah nampak siap dengan pengganti Mahfud MD.

“Nggak ada efek apa-apa, kelihatannya Pak Jokowi pemerintahannya tetap berjalan,” kata Ujang, menganalisa.

Bagaimana situasi kabinet Jokowi hari ini?

Namun, Lely tetap melihat adanya situasi “tidak nyaman” di dalam kabinet, terutama yang dihadapi oleh Mahfud MD sendiri.

Menurutnya, sejak kampanye pilpres makin masif, Mahfud MD sudah tidak banyak dilibatkan dalam kabinet.

“Misalnya harusnya kemarin ketika menteri luar negeri dan wakil menteri mendapat tugas [ke luar negeri], harusnya kan [pengganti sementara] Ad Interim-nya menko polhukam. Tapi Pak Jokowi menetapkan menkominfo,” katanya.

Sepekan sebelum mengundurkan diri, Mahfud MD juga sempat menyampaikan “ada yang hilang, yaitu kehangatan” di dalam rapat kabinet.

“Biasanya dulu, saling peluk bercerita berdiri di sini, yang sana ketawa di sana. Sekarang duduk dulu sebelum mulai, minum sendiri, gurau-gurau sudah tidak ada,” kata Mahfud MD dalam program obrolan dengan Rhenald Kasali.

Mahfud bercerita sidang kabinet akhir-akhir ini berjalan lebih cepat, “semuanya formal, tapi tetap profesional”. “Cuma, kehangatan itu hilang,” katanya.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, juga mengatakan, kabinet pemerintahan Jokowi kini “sudah tidak nyaman”, berdasarkan cerita menteri dari partainya yang berada di kabinet.

Saat ini terdapat 35 menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi, delapan menteri di antaranya berasal dari partai pengusung Ganjar-Mahfud.

Dalam kesempatan lainnya, Hasto pernah mengutarakan, bahwa menteri-menteri dari partainya tetap akan bertahan di Kabinet Indonesia Maju sampai akhir masa jabatan.

“Agar tidak instabilitas politik, agar tidak ada pihak-pihak ketiga yang mengail di air keruh,” kata Hasto seperti dikutip dari Detik.

Di sisi lain, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menepis isu para menteri tidak kompak jelan pemilu 2024.

“Narasi politik itu jelas tidak sesuai fakta yang sesungguhnya,” kata Ari seperti dinukil dari Antara.

Ia juga memastikan roda pemerintahan akan tetap berjalan, termasuk penyelenggaraan pesta demokrasi yang mencapai puncaknya 14 Februari mendatang.

Hal ini juga disampaikan sejumlah menteri di pemerintahan Jokowi. Seperti Sandiaga Uno yang mengatakan, “Saya memantau di kabinet ini situasinya masih kondusif dan tetap bekerja walaupun banyak gonjang-ganjing”.

Siapa yang akan menggantikan Mahfud MD?

Hal ini masih teka-teki, karena orang yang akan duduk di kursi menko polhukam nantinya ditentukan Presiden Jokowi.

Pihak Istana juga masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi.

“Mengenai siapa, apakah nanti akan ada menteri ad interim atau langsung definitif itu akan menjadi bagian dari keputusan dari Bapak Presiden yang akan segera disampaikan setelah beliau menerima Pak Mahfud,” kata Ari.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Menko Polhukam pada Kamis (01/02), Mahfud mengatakan saat ini rutinitas tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dijalankan oleh tujuh kedeputian di bawah pengawasan Sekretaris Kemenko Polhukam Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso.

Belum mulai masa kampanye, isu dugaan kecurangan dalam pemilihan umum sudah mengemuka. Sejumlah pengamat khawatir kegaduhan ini dapat memicu ketegangan yang berujung konflik di tengah masyarakat.

Pengamat politik dari Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah, khawatir jika isu ini terus dikemukakan elite politik, ketegangan akan pecah menjadi konflik ketika ada sengketa pemilu pada akhir Pilpres 2024.

Ia juga menganggap semua kubu di Pilpres 2024 sebenarnya memiliki konflik kepentingan sehingga mereka sepatutnya sadar betul dan tak saling tuding.

Menanggapi isu ini, pengamat politik dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Khoirunnisa Agustyati, pun berharap elite politik yang mengembuskan isu dugaan kecurangan dapat segera menempuh jalur pelaporan sesuai undang-undang agar ketegangan tak berlarut.

Di lapangan, sejumlah masyarakat sudah mulai menyuarakan protes mereka atas dugaan kecurangan menjelang kampanye pemilu.

Semua isu ini menjadi sorotan setelah dugaan kecurangan pemilu diembuskan oleh sejumlah elite politik.

Awal mula tudingan kecurangan dalam pemilu

Isu ini mulai berembus dalam beberapa hari belakangan, setelah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mewanti-wanti potensi kecurangan dalam rangkaian Pemilu 2024.

“Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai terlihat akan terjadi lagi,” ujar Megawati dalam pesan video yang diunggah di YouTube resmi PDIP pada Senin (13/11).

Setelah itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, mengaku menerima laporan mengenai kecurangan pemilu di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara.

“Laporan yang saya terima, antara lain dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat,” kata Mahfud MD, seperti dikutip Kompas.com.

“Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi.”

Kala isu ini bergulir, PDIP kembali mengungkit penurunan baliho pasangan capres-cawapres yang mereka usung, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di Bali beberapa waktu lalu.

Penurunan baliho ini menguatkan dugaan keberpihakan aparat dalam Pilpres 2024, terutama karena Presiden Joko Widodo dianggap berkepentingan mengingat putranya, Gibran Rakabuming Raka, ikut berlaga sebagai cawapres untuk Prabowo Subianto.

Ketika kubu PDIP terus mengembuskan isu kecurangan pemilu, beredar salinan pakta integritas yang memuat nama Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso.

Dalam pakta itu, Yan menyatakan ia siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2023, minimal 60% + 1 untuk kemenangan capres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, di Kabupaten Sorong.

Yan sendiri baru saja ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengondisian temuan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk wilayah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2023.

Mahfud menanggapi santai isu pakta integritas tersebut. Menurutnya, pakta itu sudah ada sejak sebelum penetapan capres-cawapres.

Di tengah kisruh ini, Gibran mendesak PDIP untuk melaporkan jika memang ditemukan dugaan kecurangan.

“Ya dibuktikan saja kalau ada kecurangan-kecurangan dan dilaporkan saja,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, seperti dikutip Kompas.com.

Cawapres untuk Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, turut angkat suara. Ia justru menyindir posisi ganda Mahfud MD sebagai cawapres merangkap Menko Polhukam.

“Kalau Anda wasit merangkap bermain, sekaligus pemain, saya tidak segan-segan melaporkan ke FIFA,” ujar Muhaimin sembari mengibaratkan kontestasi Pilpres 2024 sebagai pertandingan sepak bola, sebagaimana dilansir Kompas.com.

Pelaksana Tugas Deputi IV Kantor Sekretariat Presiden (KSP), Wandy Tuturoong, akhirnya turut buka suara.

Menurutnya, saat ini yang bisa dilakukan adalah mengupayakan pencegahan kecurangan menjelang pemilu.

“Soal kekhawatiran tentang kecurangan, mari kita lakukan apa yang kita bisa untuk mencegahnya. Transparansi yang selama ini terlihat di ruang publik merupakan bagian penting untuk melakukan pengawasan, dari publik dan juga media,” ujar Wandy, seperti dikutip Kompas.com.

Pencopotan baliho di Sumatra Utara

Dugaan kecurangan menjelang pemilu mengemuka di berbagai daerah, termasuk Pematang Siantar, Sumatra Utara, tempat baliho dan poster Ganjar Pranowo dicopot.

Seorang warga Siantar, Mega Sihombing, geram saat menyaksikan sejumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pematang Siantar mencopot sejumlah poster bergambar Ganjar di Jalan Kartini pada akhir pekan lalu.

“Saya lihat mereka (Satpol PP) menurunkan poster Ganjar Pranowo. Cepat sekali kerjanya, dalam sekejap bersih semua poster Ganjar di Jalan Kartini Pematang Siantar,” kata Mega.

Menurut Mega, poster yang dicopot itu awalnya dipasang oleh sejumlah relawan untuk menyambut kunjungan Ganjar ke Kota Pematang Siantar.

“Sedih kita melihat perilaku aparat seperti ini. Tindakan mereka menurunkan poster-poster itu mencerminkan ketidaksukaan terhadap capres Ganjar. Ini tidak fair,” kata Mega.

Ekorina, warga Pematang Siantar lainnya, juga mengaku prihatin ketika melihat langsung aparat Satpol PP menurunkan poster Ganjar. Meski demikian, ia mengakui bahwa tidak semua alat peraga Ganjar diturunkan di Pematang Siantar.

“Sampai hari ini masih ada baliho Ganjar Pranowo terpasang di Jalan Sutomo, Pematang Siantar,” kata Ekorina kepada BBC News Indonesia pada Rabu (15/11) pagi.

Selain poster Ganjar, Eko juga melihat poster-poster calon presiden lainnya yang terpasang di Pematang Siantar, walau tidak banyak.

Saat berkunjung ke Pematang Siantar, Ganjar sendiri menanggapi santai ketika ditanya awak media soal posternya yang dicopot oleh Satpol PP.

“Siapa yang copot? Oh, tanya saja ke Satpol,” ucapnya saat ditemui di Museum Simalungun di Jalan Sudirman, Kota Pematang Siantar, Sabtu lalu.

Namun, Ketua DPC PDI-P Kota Pematang Siantar, Timbul Marganda Lingga mendatangi kantor Satpol PP untuk mengklarifikasi penurunan poster Ganjar.

“Kami melihat dinamika yang terjadi di lapangan kurang bagus, kurang sehat dalam menyambut pesta demokrasi yang akan digelar,” kata Timbul yang juga Ketua DPRD Pematang Siantar.

Timbul menyesalkan hanya poster Ganjar yang dicopot, sementara poster maupun alat peraga kampanye dari partai atau caleg lain tidak ikut diturunkan.

Ketika isu ini mengemuka, Kepala Satpol PP Pematang Siantar, Pariaman Silaen, enggan berkomentar.

Kekhawatiran kecurangan pemilu wajar?

Hurriyah menganggap kemunculan kecurigaan kecurangan dalam pemilu adalah hal wajar mengingat Jokowi sebagai presiden yang masih menjabat merestui Gibran untuk ikut berlaga di Pilpres 2024.

“Kenapa ada ketakutan kecurangan pemilu? Yang namanya presiden punya wewenang, keleluasaan untuk menggunakan anggaran, memobilisasi sumber daya, aparatur negara,” ujar Hurriyah kepada BBC News Indonesia.

“Orang khawatirnya presiden akan menggunakan sumber kekuasaan negara untuk memuluskan kontestasi salah satu pihak, yaitu anaknya.”

Menurut Hurriyah, kecurigaan ini kian lumrah ketika mengingat Jokowi sendiri yang sejak awal menyatakan bahwa ia akan melakukan cawe-cawe politik menjelang pemilu.

“Belum lagi orang melihat bagaimana putusan MK dianggap tidak lepas dari intervensi presiden karena ada hubungan kekerabatan,” ucapnya.

Khoirunnisa Agustyati juga mengamini kewajaran jika muncul kecurigaan dugaan kecurangan dalam gelaran pemilu kali ini.

“Di situasi sekarang, incumbent sudah tidak bisa maju, tapi incumbent-nya condong ke salah satu calon, itu bisa jadi pertanyaan, benar tidak ini netral? Bukan hanya ASN-nya harus netral, alat-alat negara ini juga harus netral,” katanya.

Apakah isu kecurangan dapat memicu ketegangan?

Meski kecurigaan ini dianggap wajar, Hurriyah menganggap dugaan kecurangan ini bisa dimanfaatkan salah satu kubu demi kepentingan politik mereka, yang pada akhirnya berpotensi memicu ketegangan.

“Apakah kemudian ini bisa memunculkan polarisasi? Lagi-lagi tergantung pada bagaimana para politisi ini memainkan narasi,” tuturnya.

Menurutnya, jika narasi ini tak terus dimainkan, maka potensi polarisasi sebenarnya tak sebesar Pilpres 2019 lalu. Namun, Hurriyah ragu isu ini tak akan digoreng oleh salah satu kubu.

“Ini yang saya agak ragu jika melihat perilaku politik aktor-aktor elektoral di Indonesia selama ini. Problemnya kan di 2024, tingkat kepastian di dalam kompetisinya begitu tinggi,” ucap Hurriyah.

Ia lantas membahas survei belakangan yang memang menunjukkan belum ada salah satu kandidat dengan perolehan suara unggul mutlak. Dalam kondisi seperti ini, para paslon membutuhkan strategi khusus untuk menggaet suara pemilih.

“Biasanya, dengan kondisi seperti ini, isu-isu yang paling mudah memainkan emosi massa itu isu-isu yang sifatnya memecah belah,” katanya.

Hurriyah pun mengendus kemungkinan PDIP memanfaatkan isu dugaan kecurangan ini. Ia mempertanyakan sikap PDIP benar-benar murni khawatir akan independensi pemilu atau ada udang di balik batu.

Ia kemudian mengingat kembali pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, ketika ditanya mengenai kemungkinan Gibran mendampingi Ganjar sebelum putra Jokowi itu menyeberang ke koalisi Prabowo.

“Kita mencermati hal tersebut. Kalau emang kemudian di MK-nya kemudian disetujui ada calon cawapres di bawah 40 tahun, ya bisa saja Mas Gibran yang maju,” kata Puan pada Agustus lalu, seperti dilansir Detikcom.

Hurriyah pun mempertanyakan kemurnian maksud PDIP terus membahas isu mengenai keputusan MK terkait batas usia capres.

“Sebenarnya pertanyaannya adalah apaka partai politik ini benar-benar punya perhatian yang tulus soal netralitas, independensi, integritas, kepatuhan kepada konstitusi atau ini persoalan karena konstelasi politiknya kemudian jadi berubah karena ada konflik kepentingan yang terjadi?”

Merespons kondisi ini, Khoirunnisa menilai PDIP sebenarnya bisa langsung melaporkan dugaan kecurangan itu ke Badan Pengawas Pemilu agar isu tak berlarut-larut.

“Kalau ada tuduhan-tuduhan, seharusnya dibawa ke tempat yang terang, dilaporkan saja sesuai mekanisme penanganan pelanggaran yang ada di Undang-Undang Pemilu,” tutur Khoirunnisa.

“Publik kan juga bertanya dan bisa mendapatkan jawabannya juga. Ini prosesnya benar-benar free and fair enggak?”

Meski berpotensi memicu ketegangan, polarisasi di Pilpres 2024 tak akan setajam di Pilpres 2019 atau Pilgub Jakarta 2017 menurut penelisikan Hurriyah.

Ia berpandangan polarisasi pada pilpres kali ini hanya kubu pendukung Jokowi dan PDIP. Namun, Hurriyah memperingatkan ketegangan dapat meningkat jika nantinya muncul sengketa hasil pemilu.

“Kekhawatiran orang kan sebenarnya ketika MK dituduh tak lagi bisa dipercaya sebagai Mahkamah Konstitusi, yang paling dikhawatirkan jika nanti ada banyak sengketa pemilu, di mana sengketa pemilu itu ranah kewenangan MK, bukan tidak mungkin terjadi konflik,” ucapnya.

Ia khawatir konflik itu dapat berujung pada bentrokan antar-pendukung. Lebih jauh, Hurriyah juga waswas nantinya tak ada pengakuan terhadap pemimpin politik terpilih.

“Kalau Prabowo dan Gibran menang, semua kubu bisa saja beranggapan itu kemenangan yang diperoleh secara tidak jujur, maka mereka akan menolak hasil pemilu. Begitu hasil pemilu ditolak, itu kan tidak legitimate,” katanya berandai.

“Pengakuan terhadap pemimpin politik yang sah mungkin saja tidak terjadi karena isu kecurangan semakin kuat.”

Minim etika politik dapat memicu konflik

Lebih jauh, Hurriyah juga menyoroti Mahfud yang menggaungkan dugaan kecurangan pemilu. Ia mempertanyakan posisi Mahfud yang juga berdiri di dua kaki, yaitu sebagai Menko Polhukam dan cawapres.

“Sekarang memang banyak sekali irisan konflik kepentingan karena 2024 ini menunjukkan betapa begitu banyak orang ingin berkuasa, tapi mereka tidak mengindahkan etika,” ujar Hurriyah.

“Di dalam kontestasi pemilu 2024, etika politik itu sudah tidak ada lagi di antara para politisi kita.”

Ia menjelaskan bahwa masalah etika ini sebenarnya tak melanggar undang-undang, tapi masalah kepatutan dalam berpolitik.

“Misalnya, ada pejabat negara membiarkan kerabatnya maju. Ada pejabat negara yang tidak mau mundur dari posisinya ketika sedang berkontestasi,” ucap Hurriyah.

“Ada pejabat negara terpilih yang tidak mau mundur dari partai politiknya ketika dia jelas-jelas dicalonkan oleh partai politik lain. Ada partai politik yang tidak memecat anggotanya, padahal anggotanya mencalonkan diri dengan partai politik lain.”

Menurutnya, sikap-sikap ini menunjukkan kebobrokan para politikus Indonesia yang dapat berdampak pada ketegangan di tengah masyarakat.

“Itu kan sebenarnya semuanya menunjukkan betapa kualitas moral politisi kita secara umum itu sangat bermasalah. Karena mereka punya kepentingan, mereka basis perilakunya berdasarkan kepentingannya saja,” katanya.

Aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (08/01), dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (08/01) menyatakan, dakwaan terhadap Haris dan Fatia “tidak terbukti”.

“Memutuskan, menyatakan terdakwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,” kata majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (08/01).

Untuk itulah, mereka juga memerintahkan agar hak dan martabat Harus dan Fatia dipulihkan.

Putusan bebas ini berbeda dengan tuntutan jaksa yang meminta agar Haris dihukum pidana penjara empat tahun. Sementara, Fatia dituntut 3,5 tahun.

Atas putusan bebas ini, jaksa penuntut umum menyatakan pihaknya masih “pikir-pikir”.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan, unsur penghinaan tidak terpenuhi dalam kasus ini.

Dijelaskan, perbincangan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar bukan kategori penghinaan dan pencemaran nama baik.

“Yang ditemukan dalam video podcast merupakan telaah, komentar analisa pendapat dan penilaian atas hasil kajian cepat yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil,” papar majelis hakim

Disebutkan pula bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik terkait istilah ‘lord’ yang merujuk pada sosok Luhut Pandjaitan “tidak terpenuhi”.

Dituntut empat tahun pidana penjara

Dalam sidang sebelumnya, jaksa menuntut eks-Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar selama empat tahun penjara, dan meminta terdakwa “segera ditahan”.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan direktur Lokataru itu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi yang memiliki muatan penghinaan, dan atau pencemaran nama baik.

Menurut tim Jaksa, tidak ada hal yang meringankan terhadap terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

“Tidak ditemukan adanya hal-hal meringankan atas perbuatan pidana terdakwa,” kata jaksa penuntut umum, Senin (13/11), sebagaimana dikutip dari Kompas.

Sementara itu, terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, Fatia Maulidiyanti dituntut 3,5 tahun penjara. Fatia juga sempat menjabat koordinator KontraS.

Kasus ini berawal dari program bincang-bincang di YouTube berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam”.

Dalam program ini Haris dan Fatia menyebut Luhut “bermain” dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.

Respons tim kuasa hukum

Tim kuasa hukum Haris-Fatia, menuduh JPU dalam tuntutannya telah “menyampingkan proses pembuktian di persidangan.”

“Jaksa sama sekali tidak menyinggung persoalan kebebasan berekspresi, konflik kepentingan pejabat hingga narasi Anti-SLAPP yang telah disampaikan pada proses pembuktian,” kata pernyataan tim kuasa hukum yang diterima BBC, Senin (13/11).

“Jaksa pun mengeyampingkan fakta podcast yang berbasis riset berupa kajian cepat masyarakat sipil,” tulis pernyataan itu kemudian.

Anti-SLAPP atau Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation merupakan konsep yang menjamin perlindungan hukum masyarakat untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Mereka juga menilai tuntutan ini bentuk penegasan jaksa membela kepentingan Luhut.

“Tuntutan ini merupakan bentuk menginjak-injak hukum sekaligus alarm berbahaya bagi situasi demokrasi, khususnya kebebasan sipil di Indonesia,” kata Muhammad Isnur, anggota tim kuasa hukum Haris-Fatia yang menyebut diri mereka sebagai ‘Tim Advokasi untuk Demokrasi’.

“Jaksa pun bertindak tidak profesional karena melahirkan tuntutan manipulatif, jahat dan politis, terlebih penggunaan UU ITE lagi-lagi menegaskan bahwa produk hukum ini problematik, bersifat karet dan menggerus hak-hak digital masyarakat,” tambah M. Isnur.

Lebih lanjut, pernyataan dari tim kuasa hukum ini juga menyebutkan bahwa tuntutan ini menjadi pesan “siapapun yang keras terhadap pejabat, harus siap dituntut secara hukum”.

“Lebih lanjut terdapat pesan yang begitu kuat, yakni terbangunnya iklim ketakutan,” kata pernyataan itu.

Apa kata Luhut saat bersaksi?

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan membantah sejumlah tuduhan dalam video perbincangan berjudul ‘Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1!’.

Dalam keterangan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (08/06), Luhut mengatakan, “tidak ada waktu bermain-main” dalam pertambangan di Papua.

Ia mengaku sudah berjanji untuk fokus pada kerjanya sebagai menteri hingga 2024 mendatang.

“Saya memfokuskan diri pada tugas pokok saya,” kata Luhut. menjawab pertanyaan dari tim jaksa penuntut umum.

Tapi ia tak membantah sebagai pemilik saham PT Toba Sejahtera. Dalam hal ini, perusahaannya itu dituduh terlibat dalam bisnis tambang di Papua.

Luhut pun menepis tuduhan tersebut, dengan mengatakan PT Toba Sejahtera tidak pernah terlibat dalam pertambangan di Papua baik secara langsung maupun melalui perusahaan lainnya.

“Sepanjang data yang ada sama saya, saya tidak pernah ada bisnis, atau memulai bisnis di Papua,” kata Luhut yang membantah perusahaannya terafiliasi dengan sejumlah perusahaan yang disebut-sebut dalam video wawancara aktivis HAM Haris Azhar dengan Fatia, seperti PT Madinah Qurrata’Ain, PT Tobacom Del Mandiri, dan PTMQ. West Wits Mining.

“Saya tidak pernah tahu, dan tidak pernah menyetujui untuk ada membuat perusahaan, kegiatan bisnis di Papua. Tidak ada itu sama sekali,” katanya.

Sebagai purnawirawan militer, Luhut juga membantah memanfaatkan jabatannya untuk meraih keuntungan ekonomi dari operasi militer di Papua.

Di depan majelis hakim, Luhut juga mengaku sudah dua kali melayangkan somasi kepada Haris Azhar dan Fatia untuk meminta maaf, tapi tidak ada respons. Setelah itu, tim kuasa hukumnya melaporkan Haris Azhar dan Fatia ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik.

“Saya terus terang kerugian materiil tidak perlu dihitung, tapi secara moral, anak-cucu saya, saya dibilang penjahat, saya dibilang lord… Saya tidak terima perlakuan itu,” tambah Luhut.

Luhut kenal lama dengan Haris Azhar

Luhut mengaku sudah “kenal lama” dengan Haris Azhar, bahkan kerap berkomunikasi “datang ke kantor saya, datang ke rumah saya”.

“Sampai hari ini belum mengerti mengapa saudara haris seperti ini,” katanya.

Dalam percakapan terakhir, kata Luhut, mantan koordinator LSM KontraS itu meminta bantuan pengurusan saham PT. Freeport untuk suku tertentu di Timika, Papua.

“Tapi kita juga aneh ini kok jadi urusan saham, saya bilang biarlah. Maka timbul lah Agustus tadi podcast tadi,” jelasnya.

Namun, dalam tanggapannya, Haris Azhar mengatakan kapasitasnya berkomunikasi dengan Luhut soal saham tersebut sebagai kuasa hukum dari salah satu suku Amungme. Kata Haris, pihaknya sedang mengusahakan pembagian saham perusahaan atas masyarakat adat.

“Saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat ketemu situasi bahwa belum ada peraturan daerah untuk memastikan pembagian saham, bukan saya minta saham,” kata Haris yang menyebut persoalan ini bisa diselesaikan di tingkat Kemenko Marves di mana Luhut menjadi menterinya.

Haris Azhar minta maaf ‘bukan serang pribadi’

Selain itu, Haris juga mengakui pernah berhubungan berkali-kali dengan Luhut sejak 2013. Dalam kesempatan itu ia mengaku diajak untuk berembuk dan menyusun konsep penyelesaian pelanggaran HAM, termasuk simposium 65.

Dalam kasus ini, Haris menyadari hubungannya sudah tidak lagi seperti dulu dengan Luhut apa yang ia sebut “rusak”.

“Saya tidak ada niat menyerang pribadi, bahwa bapak merasa bahwa itu terserang secara pribadi, ya saya minta maaf sampai di situ.”

“Saya bukan cari musuh sama Bapak, tapi saya sedih lihat orang Papua. Itu masalahnya. Mereka yang naik ke gunung bukan satu, delapan distrik mereka tinggal empat. Nggak ada yang ngurusin,” kata Haris di penghujung tanggapannya.

Sementara itu Fatia memberikan empat poin tanggapan atas kesaksian Luhut Binsar Pandjaitan.

Pertama, ujar Fatia, kata “bermain tambang” merujuk pada ungkapan penelitian dan “bukan menyasar kepada individu” Luhut Binsar Pandjaitan.

Kedua, apa yang dibicarakan dalam saluran YouTube tersebut tidak bisa dipisahkan dari kepentingan publik. Riset ini bisa diakses publik.

“Ini salah satu tujuan dari organisasi masyarakat sipil yang bergabung dalam riset tersebut menjalankan fungsi sebagai watchdog dan juga memperlihatkan situasi pelanggaran HAM di Papua,” kata Fatia.

Selanjutnya, kata “penjahat” yang dipersoalkan oleh Luhut, dikatakan Fatia “tidak ada sama sekali saya merujuk kata penjahat yang dimaksud adalah saudara Luhut Binsar Pandjaitan”.

Terakhir, Fatia menyesalkan persidangan yang membatasi tim kuasa hukumnya untuk masuk ke ruang sidang, termasuk keluarganya.

Haris Azhar dan Fatia didakwa mencemarkan nama baik

Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa aktivis HAM Haris Azhar dengan dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordintaor Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (03/04).

Selain Haris Azhar, jaksa penuntut umum juga membacakan dakwaan terhadap Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti.

Sementara, sejumlah LSM dan perorangan yang tergabung dalam ‘Koalisi Masyarakat Sipil’ (KMS) menyatakan, dakwaan atas Haris dan Fatia Maulidiyanti merupakan “kabar buruk bagi demokrasi dan situasi kebebasan sipil di Indonesia”.

“Dilanjutkannya kasus ini hanya akan menambah catatan hitam pada rekam jejak demokrasi di Indonesia,” kata KMS, dalam rilisnya yang dimuat di situs Kontras.

Dikataka pula, Fatia dan Haris juga merupakan korban judicial harassment dimana perangkat hukum digunakan untuk mempidanakan masyarakat yang aktif berpendapat, kata KMS.

Dalam amar dakwaannya, Haris didakwa melakukan dugaan tindak pidana tersebut bersama dengan koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam sebuah video wawancara dan diunggah di Youtube, berjudul ‘Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1!’.

Dalam persidangan itu, Haris didakwa melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, serta Pasal 310 KUHP.

Dakwaan: Haris disebut ingin mengelabuhi masyarakat

Dalam persidangan, JPU mengatakan, dugaan tindak pidana itu diawal saat Haris memiliki niat untuk mengangkat isu yang membahas tentang kajian cepat dari Koalisi Bersihkan Indonesia mengenai bisnis pertambangan di Blok Wabu, Papua, yang berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya”.

Setelah memperoleh hasil kajian tersebut, kata JPU, Haris yang merupakan Direktur Eksekutif Lokataru melihat nama Luhut yang memiliki popularitas sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengangkat topik mengenai Luhut menjadi isu utama di akun Youtubenya.

“Dengan tujuan untuk menarik perhatian dan mengelabuhi masyarakat dengan cara mencemarkan nama baik saksi Luhut,” kata seorang JPU.

Lalu Haris mengundang Fatia dan Owi sebagai narasumber untuk melakukan wawancara yang berdurasi lebih dari 26 menit di kantor Hakasasi.id, Jakarta.

Percakapan tersebut kemudian diunggah di akun Yutube Haris Azhar pada 20 Agustus 2021.

Percakapan apa yang diduga mencemarkan nama baik dan fitnah?

Dalam dakwaan, JPU menyebut terdapat dua percakapan yang disebut mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Pertama pada menit ke 14.23 sampai 14.33 adalah:

Fatia: “Nah, kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita.

Haris: Siapa?

Fatia: namanya adalah Luhut Bisar Panjaitan

Haris: LBP, the lord, the lord

Fatia: Lord Luhut.

Haris: Oke.

Fatia: Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini.

Percakapan kedua terjadi dari menit 18.00 hingga 21.00 yang disebut JPU bahwa Fatia menyatakan Luhut sebagai penjahat, kata JPU.

Fatia: Ia, dan lucunya juga Bang dari orang-orang yang ada di sini, di circle ini, mereka juga yang jadi tim pemenangan Jokowi di 2015.

Haris: Iya, kalau Lord Luhut kita jelas.

Haris: Ok. Nah, pening juga bayanginnya. Jadi masyarakat di Intan Jaya itu dikirimin tentara sama polisi. Eh, yang level prajurit ada di sana operasi, sementara jenderal-jenderal atau purnawirawan-purnawirawan itu mengambil keuntungan atas dengan dalam bentuk mendapatkan konsensi untuk mengekspolitasi gunung emas tadi itu sih. Sementara kalau menurut Owi kan jelas, beberapa kelompok muda, anak-anak muda disana itu menolak, tapi kelompok mudanya dituduh sebagai KKB (Kelompok Kekerasan Bersenjata) juga ya.

Haris: sebagaian besar nama-nama itu terlibat dalam tim pemenangan Jokowi, bagaimana caranya perusahan-perusahan itu kita ambil alih. Tidak ada ya dalam riset itu.

Fatia: Enggak dong

Haris: hahaha

Fatia: Bagimana dong?

Haris: tidak ada ya.

Fatia: Jadi penjahat juga kita.

JPU mengatakan perkataan Fatia bukanlah merupakan pernyataan akurat yang diperoleh dari hasil kajian cepat karena dilakukan dengan itikad buruk untuk menyerang nama baik dan kehormatan Luhut Binsar Panjaitan.

Apa reaksi Luhut saat mendengar percakapan itu?

JPU juga menyampaikan reaksi Luhut saat mendengarkan video percakapan antara Haris dan Fatia tersebut.

“Terlihat geleng-geleng kepala, nampak emosi dan menyampaikan ini keterlaluan, kata-kata Luhut bermain tambang di Papua ini tendensius, tidak benar dan sangat menyakitkan hati saya. Saya merasa nama baik dan kehormatan diri saya diserang,” kata JPU menyampaikan reaksi Luhut.

Lalu, kata JPU dalam dakwaan, Luhut juga menyatakan, “di negeri ini tidak ada kebebasan berpendapat yang absolut, semua harus dapat dipertanggungjawabkan.”

‘Kabar buruk bagi demokrasi’

Sejumlah LSM dan perorangan yang tergabung dalam ‘Koalisi Masyarakat Sipil’ menyebut ‘kriminalisasi’ terhadap Haris dan Fatia merupakan kabar buruk bagi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.

“Kasus kriminalisasi terhadap Fatia dan Haris merupakan kabar buruk dan ancaman serius bagi demokrasi dan situasi kebebasan sipil di Indonesia,” ujar Anggota KMS yang juga Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Rezaldy dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, pakar hukum tata negara dan juga Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) dari Universitas Andalas Feri Amsari yang ikut dalam aksi solidaritas KMS mendukung Haris dan Fatia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengatakan, langkah Luhut melaporkan aktivis kemanusiaan itu merupakan upaya represif yang telah ‘melanggar dan menistakan’ hak konstitusional setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat.

“Saya menyampaikan hak konstitusional warga negara yang Bapak [Luhut] langar, Bapak nistakan, dan abaikan, oleh karena itu kita semua harus kembali jika ada masalah ke UUD untuk menyelesaikan masalah itu, dan upaya-upaya Pak Luhut adalah upaya-upaya yang represif,” kata Feri.

Ia mengutip perkataan seorang politisi terkemuka, “kalau negara takut dengan rakyat, maka itulah negara demokrasi. Kalau kemudian penyelenggara negara menakuti rakyat, melaporkan rakyat, mengancam dengan pidana, maka disanalah timbul negara otoriter.”

“Jangan sampai kita nanti menuduh Pak Luhut telah menjalankan sifat-sifat negara otoriter ke warga negaranya. Oleh karena itu kita minta Pak Luhut sadar diri untuk mencabut laporannya, tuduhannya kepada Haris dan Fatia,” tambah Feri.

Senada, Koordinator Badan Pekerja KontraS Aceh, Azharul Husna mengatakan, saat ini Indonesia berada di bawah rezim represif yang semakin mirip dengan era Orde Baru.

Husna mengatakan, apa yang dialami Haris dan Fatia adalah beberapa dari 95 kasus kriminalisasi yang terjadi di sepanjang 2021, yang menimpa aktivis kemanusiaan, hingga masyarakat adat dengan total 295 orang.

“Mari kita membela kasus ini. Ini bicara bukan tentang Haris dan Fatia saja, tapi ini masalah bangsa,” kata Husna.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, sidang perdana Haris dan Fatia merupakan refleksi dari kondisi penegakan hukum di Indonesia yang berada dalam ‘resiko tinggi’.

“Hukum hanya tunduk pada yang kuat. Padahal orang kuat yang tunduk pada hukum… Haris dilaporkan oleh Luhut, dan Haris juga melaporkan Luhut. Tapi kita tahu, hukum dan lembaga hukum memberikan respon yang berbeda, apakah itu cermin dari negara hukum? Tentu bukan,” ujar Hamid.

Seorang perempuan yang mengaku korban perampasan tanah dari Rumpin, di Kabupaten Bogor, Neneng juga hadir dalam aksi tersebut.

“Saya datang ke sini ingin memperjuangkan Haris dan Fatia yang ikut memperjuangkan dan mendampingin kami atas hak tanah kami di Rumpin yang dirampas. Kalau mereka disalahkan, kami sebagai rakyat kecil mau minta tolong ke siapa lagi?” kata Neneng.

Jaksa: Luhut tidak pernah memiliki usaha tambang di Papua

Di dalam persidangan, JPU juga menyatakan dalam dakwannya bahwa Luhut tidak pernah memiliki usaha pertambangan di Blok Wabu maupun di wilayah Papua lainnya.

“Yang pada intinya menuduh melalui berita yang patut diduga suatu kebohongan bahwa saksi Luhut memiliki konflik kepentingan dan menerima gratifikasi di dalam industri tambang di Papua karena merupakan pemegang samah di Toba Sejahtera Group yang seolah-olah digambarkan memiliki usaha pertambangan yang berlokasi di Blok Wabu.”

“Padahal Luhut sama sekali tidak pernah memiliki usaha pertambangan di Blok Wabu maupun di wilayah Papua lainnya,” kata jaksa.

JPU menjelaskan bahwa Luhut memang merupakan pemegang saham Toba Sejahtera Group, namun dia bukan pemegang sama PT Tobacom Del Mandiri, anak perusahaan Toba Sejahtera Group.

Jaksa menambahkan, PT Tobacom Del Mandiri pernah melakukan penjajakan kerja sama dengan PT Madinah Qurrata ‘Ain (MQ) namun tidak dilanjutkan hingga saat ini.

Dan, lanjut JPU, PT Madinah Qurrata ‘Ain hanya memiliki kerja sama konkrit atas perjanjian pengelolaan Derewo Project dengan PT Byntech Binar Nusantara, yang bukan merupakan anak perusahaan Toba Sejahtera Group.

“Serta tidak pernah ada perjanjian maupun kerja sama konkrit maupun tidak ditemukan adanya dokumen mengenai keikutsertaan PT Toba Sejahtera Group, PT Tobacom Del Mandiri, dan PT Tambang Raya Sejahtera dalam pengembangan Derewo Project yang dilakukan bersama PT Madinah Qurrata ‘Ain (MQ),” ujar Jaksa.

Sehingga pernyataan Fatia, kata JPU, yang mengatakan adanya keterlibatan saksi Luhut dalam kegiatan bisnis pertambangan di Papua, patut diduga mengandung muatan fitnah dan atau pencemaran nama baik karena menyebarkan informasi bohong dan tidak benar.

Terkait tuduhan dalam video itu, Luhut telah memberi dua kali somasi kepada Haris dan Fatia, namun tidak pernah dipenuhi oleh keduanya. Sehingga Luhut melaporkan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021.

Dalam video tersebut, Haris dan Fatia membahas perusahan Tobacom Del Mandiri yang disebut sebagai perusahaan yang bermain dalam bisnis tambang di Papua

“PT Tobacom Del Mandiri ini direkturnya adalah purnawirawan TNI namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini,” kata Fatia di video.

Dalam laporan cepat itu, dituliskan bahwa dalam Darewo River Gold Project, West Wits Mining (pemegang saham MQ) juga membagi sejumlah 30% saham kepada PT Tobacom Del Mandiri. Presiden direktur TDM ialah Purnawirawan TNI Paulus Prananto. Di sebuah terbitannya, West Wits Mining jelas menyebut bahwa TDM bertanggung jawab terkait izin kehutanan dan terkait keamanan akses ke lokasi proyek.55 TDM merupakan bagian dari PT Toba Sejahtera Group.

Lanjut tulisan itu, pemilik saham minoritas Toba Sejahtera adalah Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan. Dua purnawirawan TNI yang terkait dengan perusahaan MQ, Paulus Prananto dan Luhut Binsar Panjaitan, merupakan anggota tim relawan (Bravo Lima) pemenangan Presiden Joko Widodo pada 2014 dan 2019.

JPU sebut Haris dan Fatia tidak pernah konfirmasi ke Luhut

JPU juga menambahkan akun Youtube Haris Azhar bukan termasuk media persidangan elektronik, media massa elektronik, serta bukan media publikasi resmi dari akademisi atau organisasi masyarakat sipil, melainkan sebatas media sosial pribadi.

“Bahwa selama percakapan berlangsung, terdakwa Haris dan saksi Fatia tidak pernah menginformasikan metodologi penelitian kajian cepat yang dilakukan… tanpa melakukan konfirmasi atau mengkaji ulang, atau mengkroscek kebenaran informasi kepada saksi Luhut sehingga kajian cepat… sebenarnya masih dapat terjadi kekeliruan atau tidak dapat dipastikan kebenarnya,” kata jaksa.

JPU juga menyebut, Haris tidak mengundang saksi Luhut dalam rekaman video sebagai narasumber sehingga masyarakat umum tidak mendapatkan informasi yang berimbang antara tuduhan Fatia dan pembelaan dari Luhut, yang menyebabkan terjadinya penghukuman oleh Haris dan Fatia terhadap Luhut.

Sidang berikutnya dengan agenda eksepsi akan dilanjutkan pada 17 April 2023, pukul 10.00 WIB.

Setelah mendengar dakwaan tersebut, Haris menyatakan tidak mengerti akan substansi yang dituduhkan pada dirinya. “Saya tidak menerima semua dakwaan terhadap saya,” kata Haris.

Di luar persidangan, beberapa aktivis masyarakat melakukan demonstrasi sebagai bentuk dukungan kepada Haris dan Fatia.

“‘https://tampansamping.com/2024/01/19/ketika-konten-ibu-menyusui-di-youtube-diseksualisasi-momen-indah-dianggap-porno-oleh-orang-orang-berpikiran-sempit/Mbak, kalau mau nyusuin di kamar mandi ajah, jangan di sini’,” tutur Amelia Ayu Kinanti, 39, mengenang kejadian kurang enak yang menimpanya suatu hari di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Dua belas tahun silam, Pemimpin Redaksi Beautynesia itu sedang berada di bagian pujasera mal itu ketika bayinya yang saat itu masih berusia empat bulan merengek minta disusui.

Di tengah maraknya kampanye air susu ibu (ASI) menyusul kasus susu formula yang diberitakan mengandung bakteri tahun itu, Ayu memutuskan untuk menyusui anaknya kendati suasana pujasera itu cukup ramai.

“Nggak semua mal punya ruang menyusui yang cukup besar – kapasitasnya kecil banget. Ya sudah, deh, aku langsung menyusui anakku saja di food court itu. Karena pun sudah pakai nursing cover [penutup menyusui] – nggak asal terbuka,” ujarnya kepada wartawan Amahl Azwar yang melaporkan untuk BBC Indonesia, Rabu (20/12).

“Tiba-tiba aku disamperin sama bapak-bapak yang aku nggak kenal. Terus tiba-tiba dia bilang dengan nada yang mungkin maksudnya intimidatif.”

Ayu memutuskan untuk mempertahankan pendiriannya dan menolak desakan bapak-bapak itu.

“Aku ngeliatin dia terus aku bilang: ‘Bapak kalau makan mau nggak di kamar mandi? Karena ini saya lagi kasih makan anak saya. Jadi, saya nggak mau melakukannya di kamar mandi’,” tutur Ayu, dengan menambahkan bahwa sang bapak-bapak itu akhirnya meninggalkan pujasera setelah dirinya memutuskan untuk tidak mengacuhkannya.

“Kalau memang ibu itu menyusui, itu sesuatu yang nggak pantas untuk diseksualisasikan. Saya bukannya lagi memamerkan payudara saya,” tegas Ayu.

Pengalaman Ayu mirip dengan Hevie Ursulla, 35, seorang wiraswasta di Bali, saat hendak menyusui bayinya di sebuah restoran Jepang sepuluh tahun yang lalu dan menyadari orang-orang di sekitarnya melihatnya dengan risih.

“Aku pas sama adikku dan dia yang melindungi aku. Dia bilang: ‘Kamu duduk di sini, kasih susu di sini. Anak lapar dan mau makan. Semua orang di sini juga mau makan!’,” ujar Hevie.

Bagi Hevie, memberi ASI kepada anaknya bukan proses yang gampang sebab kendati dirinya sudah bertekad untuk menyusui bayinya secara eksklusif, tapi setelah kelahiran butuh butuh waktu dan perjuangan bolak-balik ke rumah sakit sebelum air susunya keluar.

Melewati semua perjuangan itu membuatnya paham bahwa proses menyusui adalah sesuatu yang berharga baginya kendati adanya rundungan dari orang-orang.

“Karena aku tahu bagaimana pengorbanan seorang ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya, aku benar-benar tidak peduli kalau ada orang yang risih melihat aku menyusui,” tambah Hevie.

“Tidak seharusnya seorang ibu bersembunyi ketika memberikan asupan makanan kepada bayinya.”

Kisah Ayu dan Hevie memang kisah satu dekade silam, tetapi sikap khalayak terhadap perempuan yang tengah menjalankan tugasnya untuk menyusui bayi mereka sepertinya masih saja cenderung negatif.

Yang paling anyar, ketika influencer Denise Chariesta mengunggah kontennya menyusui bayinya di kanal Youtube miliknya pada 14 November.

Pekan terakhir, sebuah akun di X (dulunya Twitter) mengunggah cuplikan rekam foto yang diambil dari video itu – terutama bagian payudaranya yang sempat terlihat jelas setelah menyusui bayinya.

Komentar-komentar yang ditujukan kepada Denise Chariesta bertendensi buruk dan, sayangnya, merujuk kepada seksualitas bagian tubuhnya alih-alih tentang proses menyusuinya.

Dalam video yang diakses BBC Indonesia pada Kamis (14/12), unggahan video Denise Chariesta pada menit tertentu memang bagian payudaranya terlihat tanpa sensor (yang mana menjadi permasalahan netizen) saat memberikan ASI kepada anaknya dan si bayi kemudian diserahkan kepada suster.

Tetapi Denise tampak segera menutupi payudaranya begitu menyadari bagian tubuhnya ini terlihat.

Pada November, Youtube mengumumkan perubahan pedoman untuk konten dewasa spesifik untuk konten menyusui.

Situs kanal Youtube mengatakan: “Breastfeeding content where a child is present, even with visible areola, can now earn ad revenue. Previously, such content was only monetizable if no areola was visible.“

Terjemahannya adalah: “Konten menyusui di mana ada anaknya, bahkan dengan bagian areola [area kulit melingkar berwarna gelap yang mengelilingi puting susu] yang terlihat, sekarang bisa mendapatkan pemasukan iklan. Sebelumnya, konten seperti ini hanya bisa diuangkan kalau tidak ada areola yang terlihat.”

Komentar-komentar warganet yang mengomentari cuplikan unggahan klip Denise Chariesta merujuk kepada seksualisasi, seperti mengomentari bentuk dari payudara influencer tersebut.

Adapun komentar-komentar yang tidak mempermasalahkan (dan bahkan mendukung) tindakan Denise Chariesta, seperti akun X @denald yang mengutarakan pendapatnya bahwa menyusui di tempat umum bukanlah hal yang tabu dan perempuan tidak perlu memaksakan menggunakan kain penutup hanya demi menjaga mata orang lain, juga memperoleh rundungan warganet.

‘Menjurus’

Nia Umar, ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, dalam wawancara dengan BBC Indonesia menyebutkan dirinya prihatin bahwa konten menyusui dari influencer Denise Chariesta dijadikan bahan bulan-bulanan netizen.

“Sebenarnya, kan, organ tubuh payudara tujuan utamanya adalah untuk memberikan asupan bagi bayinya. Pada manusia, payudara punya makna lain, beda dengan mamalia lain. Organ payudara menjadi punya makna beragam,” ujar Nia Umar melalui sambungan telepon.

Nia berkisah bahkan saat dirinya melakukan presentasi di muka umum tentang kampanye ASI pun, dia memperoleh pertanyaan-pertanyaan yang “menjurus” dari beberapa laki-laki yang menjadi partisipan.

“Ada yang bertanya: ‘Kalau saya minum ASI sama nggak efeknya’ dengan muka masam-masam. Kayak ngetes. Atau bertanya: ‘Kalau bapak-bapak nyusuin juga apakah menjadi saudara sepersusuan sama anaknya’,” imbuh Nia, menambahkan pertanyaan-pertanyaan menjurus ini ditanyakan kepadanya di muka umum.

“Saya harus menjaga – jangan sampai terpancing.”

Terlepas dari sosok Denise Chariesta sebagai influencer yang konon penuh kontroversi, Nia Umar mengatakan sangat memprihatinkan ketika unggahan Denise Chariesta tentang proses menyusui malah menjadi bulan-bulanan.

“Masyarakat kekanak-kanakan dalam merespons banyak hal,” tandasnya.

Sebagai respons atas komentar negatif netizen, Denise Chariesta melalui Instagramnya mengunggah foto dirinya di samping foto arsip Kartu Menuju Sehat (KMS) Indonesia periode 1980-an yang memuat foto seorang ibu-ibu berkonde tengah menyusui anaknya.

Nia Umar, mengenang masa kecilnya melihat ibu-ibu menyusui bayi mereka di tempat umum tanpa masalah apa pun, berkomentar: “Saya merasa KMS tahun 1980-an dengan ibu-ibu pakai konde saat itu justru ada empowerment.”

“Sekarang normanya bergeser. [Tapi] bukan berarti normanya bergeser membuat orang [pantas untuk] di-bully,” tambah Nia Umar, merujuk kepada apa yang terjadi kepada Denise Chariesta.

Senada dengan Nia Umar, Rahmat Hidayat, co-founder AyahASI Indonesia, sebuah inisiatif sosial untuk meningkatkan keterlibatan suami dalam mendukung istrinya dalam proses menyusui, mengomentari masyarakat – termasuk pemerintah – tidak memberikan dukungan yang optimal ke ibu menyusui.

“Sayangnya, sejak masa muda, kebanyakan laki-laki hanya mengenal payudara untuk fungsi seksual, ketika terpapar payudara untuk menyusui, sudut pandangnya masih seksual, jadi komentarnya, ya, seksis sekali,” ujarnya dalam pesan teks yang dikirimkan kepada BBC Indonesia melalui aplikasi WhatsApp.

“[Pekerjaan rumah] kita semua nih untuk memberikan pemahaman bahwa menyusui adalah sesederhana memberikan makan kepada anak.”

‘Perempuan ditempatkan sebagai objek seksual semata’

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, mengecam “pernyataan-pernyataan dari sejumlah netizen yang selain menempatkan perempuan sebagai objek seksual, juga terindikasi memuat pelecehan seksual” atas unggahan Denise Chariesta itu.

“Komnas Perempuan menyayangkan sikap sejumlah netizen Indonesia yang justru mengalihkan perhatian dari informasi pemberian ASI menjadi isu seksual, dengan menyoroti puting payudara yang tertangkap di video. Sikap serupa ini berakar pada pandangan seksis yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual semata,” tutur Andy kepada BBC Indonesia.

Andy pun menambahkan bahwa informasi mengenai cara pemberian ASI dapat membantu para Ibu dalam memastikan asupan ini dapat diberikan dengan lebih baik dan tepat.

Komnas Perempuan, imbuhnya, mengapresiasi setiap pihak yang mengupayakan pemberian informasi tersebut.

“ASI adalah asupan yang penting bagi pertumbuhan bayi, termasuk dalam upaya mencegah tengkes (stunting). Saat ini, seringkali pemberian ASI dianggap sebagai hal alamiah yang akan dimiliki setiap perempuan yang menjadi ibu,” tegas Andy.

Menyusui di tempat umum bukan isu di Indonesia saja. Pada 2018, BBC memberitakan ratusan perempuan di Leicester, Inggris yang mengunggah “brelfies” alias “breastfeeding selfies” atau swafoto menyusui dalam sebuah pameran untuk selebrasi momen ikatan antara ibu dan bayinya ini.

Pada September 2018, Rebecca Telling, yang saat itu sedang studi kebidanan, memutuskan untuk mengadakan pameran itu setelah terinspirasi sebuah gambar perempuan menyusui di halaman depan majalah.

Pameran tersebut turut menghadirkan kontribusi karya dari mahasiswa-mahasiswi dan seniman dari penjuru dunia.

“Saya harap [pameran ini] akan membuat Leicester lebih ramah akan proses menyusui,” tutur Rebecca kepada BBC kala itu.

“Kami ingin proses menyusui dirayakan dalam banyak cara yang berbeda.”

Pada Agustus 2022, BBC juga memberitakan studi dari ahli-ahli Universitas Swansea dan Cardiff yang menemukan bahwa sebagian perempuan tidak mau menyusui di muka publik salah satunya adalah karena pandangan-pandangan jijik dan tidak terima dari orang-orang sekitar.

‘Momen yang indah’

Hevie Ursulla, yang putranya kini berusia 10 tahun, merasa masih banyak yang menganggap bahwa perempuan yang mengeluarkan payudaranya di muka umum demi menyusui adalah hal yang tabu.

“Padahal itu pikiran mereka saja yang kotor dan jelek. Apa bedanya anakku makan dari susuku dengan mereka makan es krim? Makan pisang? Semua ada di pikiran saja, kok!

“Sampai sekarang kalau ada temanku yang menyusui lalu dia mau keluar ruangan cari tempat, aku larang dia. Aku suruh yang lain saja keluar ruangan kalau mereka risih. Busui [ibu menyusui] harus diam di ruangan dan menyusui bayinya.”

Amelia Ayu Kinanti, yang anaknya kini berusia 12 tahun, menyayangkan sikap masyarakat yang tidak mewajarkan ibu-ibu yang menyusui.

Baginya, ibu-ibu menyusui di depan umum tidak ada bedanya dengan laki-laki yang membuka bajunya saat berlari di tengah hari karena kepanasan.

Terlebih lagi, tambah Ayu: “Momen ibu menyusui anaknya seharusnya menjadi sebuah momen yang indah, sebuah momen di mana seorang Ibu memberikan yang terbaik dari dirinya kepada anaknya.

“Sayang sekali momen indah itu dianggap porno oleh orang-orang yang pikirannya sempit.”

SUMBER GAMBAR,GETTY IMAGESKeterangan gambar,

Mantan Presiden Soeharto melambaikan tangan saat ia tiba di pertemuan APEC di Kanada.

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Devi Darmawan menilai unggahan kader Partai Golkar, Erwin Aksa berupa video AI yang menampilkan sosok penguasa Orde Baru yakni Soeharto -sebagai strategi kampanye- tidak akan mengerek elektabilitas partai.

Justru, kata dia, hal itu kian menunjukkan bahwa caleg Golkar tersebut seperti putus asa lantaran “tidak memiliki figur yang bisa menjadi vote getter” di Pileg 2024 sehingga ‘menghidupkan’ orang yang sudah meninggal.

Namun demikian Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, menyebut Soeharto tetaplah tokoh bangsa yang telah membesarkan Golkar -terlepas dari citra otoriter yang melekat padanya.

Di video berdurasi hampir tiga menit itu terlihat Soeharto mengenakan batik lengan panjang berwarna kuning dan peci hitam.

Pesan video itu pada intinya hendak mengajak masyarakat agar memilih caleg dari Partai Golkar yang disebut bisa melanjutkan mimpinya tentang kemajuan Indonesia.

“Sejak saya menjabat impian saya adalah membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Impian itu diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol dan bendungan…”

“Saya bermimpi tidak ada lagi rakyat yang kelaparan, harga sembako harus stabil dan terjangkau untuk semua.”

Tapi tanggapan warganet atas unggahan video tersebut di X mayoritas negatif.

Seperti yang dicuitkan akun @DediiAjii, “Golkar ini tidak vote getter sampai pakai orang yang sudah meninggal. Lama-lama jadi partai 1,%.”

Ada juga yang berpendapat tak etis ‘memanfaatkan’ orang yag sudah meninggal untuk kepentingan politik.

Kemudian akun @BimoTjontong, yang menyebut video itu hanya membawa ingatan buruk soal pelanggaran hak asasi manusia, “Warga Kedung Ombo digusur paksa dari tempat hidupnya. Mengingatkan tragedi Trisakti dan Semanggi. Mengingatkan hancurnya petani cengkeh lewat BPPC.”

Dan beberapa cuitan lainnya meminta agar video AI Soeharto tersebut dihapus dan menilai strategi kampanye seperti ini blunder dan buruk.

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Devi Darmawan, mengatakan sosok Soeharto memang tak bisa dilepaskan dari Partai Golkar.

Sebab mau tidak mau, katanya, Soeharto berhasil membuat partai berlambang pohon beringin ini besar dengan kekuasaan yang dimilikinya saat itu. Mulai dari pengerahan birokrasi sampai militer.

“Dua hal itu yang membuat mesin partai bekerja lebih kuat dibanding partai lain dan saat ini keistimewaan seperti itu dirindukan partai.”

Namun sosok Soeharto juga punya catatan kelam.

SUMBER GAMBAR,GETTY IMAGESKeterangan gambar,

Presiden Soeharto di sebuah acara.

Selama 32 tahun berkuasa, rezim Orde Baru lekat dengan gaya kepemimpinan yang represif, otoriter, dan kental dengan nuansa korupsi-kolusi-nepotisme.

Hingga akhirnya mendorong gerakan reformasi yang membuat kekuasaan Soeharto tumbang.

Kini kader Partai Golkar, Erwin Aksa, ingin ‘menjual’ ikon Orde Baru -yang diklaim sukses- tersebut untuk menunjukkan bahwa partainya masih membanggakan dan akan melanjutkan gagasan Soeharto dalam hal pembangunan di Indonesia.

Bagi generasi tua yang menikmati kemewahan di zaman Orde Baru, menurut pakar politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal, video AI itu bisa diterima.

Tapi bagi generasi muda yang kritis, belum tentu. Untuk mereka, kemunculan video AI Soeharto justru menghadirkan kenangan buruk soal Orde Baru.

Itu mengapa respon yang muncul di akun X Erwin Aksa mayoritas bernada negatif.

“Kalau responnya lebih banyak negatif artinya mulai banyak calon pemilih mulai sadar bahwa model promosi begini hanya membalikkan kenangan buruk soal Orde Baru dan ikon begini tidak memiliki tempat,” kata Nicky Fahrizal.

Mengapa menggunakan AI Soeharto sebagai kampanye?

Caleg Dapil DKI Jakarta III dari Partai Golkar, Erwin Aksa, mengakui video mendiang Soeharto itu adalah rekayasa yang dibuat melalui kecerdasan buatan.

Dan pembuatan video semacam ini, klaimnya, sudah lazim digunakan dalam kontestasi pemilu.

Ia memberikan contoh bagaimana video mantan Presiden AS, Barack Obama yang berbicara selama satu menit dan viral di dunia maya ternyata menggunakan AI.

“Video yang saya buat itu namanya deepfake. Teknologi yang canggih dan keterampilan anak-anak Indonesia dalam AI sudah mampu membuat deepfake,” ucap Erwin seperti dilansir Tirto.id.

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, juga sependapat.

Dia menyebut “Soeharto adalah tokoh bangsa yang telah membesarkan Golkar dan memposisikan Golkar sebagai wadah pendidikan kader, pelayan bangsa dan mesin politik yang sepenuhnya berjalan untuk pengabdian kepada rakyat,” ujarnya dalam pesan singkat kepada BBC News Indonesia, Rabu (10/01).

Malah menurutnya Soeharto layak mendapat gelar pahlawan.

Karenanya sebagai Ketua DPP Partai Golkar dia menilai tak ada yang salah dengan video AI Soeharto sebagai bahan kampanye.

‘Golkar kehilangan magnet politik’

Namun demikian pengamat politik dari BRIN, Devi Darmawan, menilai langkah caleg Partai Golkar, Erwin Aksa, menggunakan video AI Soeharto sebagai bahan kampanye sesungguhnya memperlihatkan ketidakpercayaannya pada partai.

Golkar, sambungnya, dianggap tidak memiliki ‘magnet politik’ atau tokoh kuat untuk mendongkrak suaranya sehingga harus mencari alternatif lain demi mendapatkan kursi legislatif.

Salah satunya melekatkan ‘tokoh besar yang pernah ada’ di Golkar.

“Golkar tidak punya tokoh yang bisa menjadi vote getter, berbeda dengan PDIP yang mempunyai tokoh pemersatu dan mendulang suara lewat Megawati…”

“Kemudian SBY dengan Demokrat dan Prabowo siapa yang tidak tahu Gerindra.”

Krisis figur dalam Golkar, menurut Devi, juga membuat kader atau para caleg dari partai berlambang pohon beringin sulit meraih target posisi pertama dalam perolehan suara dari jumlah kursi DPR RI di Pileg 2024.

Belum lagi karakter pemilih Golkar di akar rumput, berdasarkan pengamatannya, tidak benar-benar loyal ditambah adanya perubahan generasi.

“Semuanya cair apalagi ada perubahan generasi, perubahan sikap dan citra Golkar yang merupakan bagian dari Orde Baru, sulit untuk melunturkan citra itu dalam Golkar. Meski Golkar menunjukkan melakukan transformasi, tapi tidak ada tokoh yang dibangun,” jelas Devi.

Sejauh pengamatannya, Ketua Umum Airlangga Hartarto tidak bisa menjadi ‘wajah partai’.

Dalam berbagai survei, elektabilitasnya sangat rendah. Karena itulah sejumlah caleg Golkar yang hendak kampanye setengah hati memajang wajahnya di spanduk atau baliho.

“Jadi Golkar ini sudah kehilangan magnet politiknya.”

“Itu kan betul-betul menunjukkan sudah krisis sekali hanya untuk mendongkrak elektabilitas, caleg tidak bisa lagi bertumpu pada Golkar yang besar… seperti hilang arah.”

Bagaimana elektabilitas Golkar?

Bersandar pada hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang dilakukan pada 13-18 Desember 2023 di 34 provinsi di Indonesia, PDIP menjadi partai teratas yang bakal memperoleh suara di Pileg 2024 yakni 16,4%.

Disusul posisi kedua Gerindra dengan 14,6% dan berikutnya Golkar 11,9%.

Kemudian PKS dengan 11,8% dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 9,2%.

Tak berbeda jauh dengan survei CSIS, Indikator Politik yang merilis surveinya pada akhir Desember 2023 juga menempatkan PDIP di posisi pertama.

Lalu Gerindra 18,2% dan di posisi ketiga ada Golkar 9,3%.

Terakhir Litbang Kompas mengeluarkan survei bahwa Partai Gerindra diprediksi menempati posisi teratas Pileg 2024 dengan 21,9%.

Berikutnya PDIP sebesar 18,3% dan Golkar 8,0%.

Akan tetapi, video AI Soeharto yang digadang-gadang bakal menarik perhatian pemilih di Pileg 2024 diperkirakan menjadi “senjata makan tuan,” menurut Devi.

Pemilih muda yang kritis, kata dia, bakal makin enggan mencoblos Golkar.

Pasalnya narasi-narasi Orde Baru selalu mendapat reaksi negatif di masyarakat.

Devi juga menambahkan selama mesin partai tidak bekerja membesarkan tokoh-tokohnya maka Golkar akan ditinggal simpatisannya.

“Tentu tidak akan terkerek [elektabilitas Golkar dan Erwin] karena sosok yang digunakan itu sosok Orba. Ketika pemilih yang sebagian besar adalah anak muda yang kritis punya asosiasi kok wajah Orde Baru yang ditampilkan?”

“Jadi hal begini juga tidak bisa membuat mereka memilih Golkar.”