Apa motif politik Jokowi mengangkat AHY masuk dalam kabinetnya?

Pilpres 2024

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kiri) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) memberikan keterangan pers usai pelantikan di Istana Negara

Presiden Joko Widodo resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi menteri agraria dan tata ruang – pemimpin Demokrat yang selama hampir satu dekade berada di luar pemerintahan.

Analis politik menyebut langkah ini “agar bisa menghalau serangan-serangan lawan politik, dari pihak oposisi, salah satunya yang ingin menggulirkan hak angket”.

Sebelumnya, Kubu Ganjar-Mahfud menggulirkan wacana hak angket di DPR atas tuduhan persoalan pemilu. Wacana ini juga disambut oleh Kubu Anies-Muhaimin.

Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melambaikan tangan kependukungnya saat akan menyampikan pidato politiknya di Jakarta

Presiden Jokowi resmi mengangkat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai anak buahnya ke dalam Kabinet Indonesia Maju. AHY memperoleh kursi menteri agraria dan tata ruang (ATR) yang sebelumnya diduduki Hadi Tjahjanto – mantan panglima TNI.

Hadi sendiri posisinya digeser menjadi menteri koordinator politik, hukum dan keamanan menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya mengundurkan diri karena ikut kontestasi Pilpres 2024.

Presiden Jokowi mengutarakan alasan memilih AHY sebagai menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pertama, AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Kedua, putra pertama Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhohono ini lulusan Akademi Militer (Akmil), dan terakhir AHY juga lulusan pendidikan tinggi di universitas ternama luar negeri.

“Saya kira, saya tidak ragu memberikan tempat untuk kementerian ATR/BPN, karena ini lulusan manajemen, saya kira beliau sangat siap,” kata Presiden Jokowi usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/02).

Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan tiga tugas prioritas yang akan diemban AHY di kementeriannya dalam waktu delapan bulan ke depan: pengguliran sertifkat elektronik tanah, Hak Guna Usaha untuk perdagangan karbon, dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Berkaitan target 120 juta PTSL, bidang yang masuk ke PTLS harus bisa kita selesaikan,” kata Jokowi yang mengatakan pengangkatan menteri AHY ini sebagai “kebutuhan”.

Dalam kesempatan yang sama, AHY menggambarkan penunjukan dirinya sebagai menteri ATR/BPN “serba mendadak”.

Senin malam (19/02), AHY mendapat panggilan telepon dari Menteri Sekretaris Negara, Pratikno yang bertanya apakah ada di Jakarta? “Dan beliau kemudian menyampaikan, saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka, kemarin Selasa jam 8,” katanya.

Pilpres 2024

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) bernyanyi bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada acara pidato politik Ketum Partai Demokrat di Jakarta

Sehari setelahnya, AHY dilantik menjadi menteri ATR/BPN.

“Oleh karena itu, yang saya lakukan tentunya saya ucapkan terima kasih, dan segera menghadapi Pak Prabowo Subianto juga, bagaimana pun beliau pemimpin Koalisi Indonesia Maju ke depan. Untuk mendapatkan restu juga,” kata AHY.

Momentum ini menandakan Partai Demokrat kini tak lagi menjadi oposisi. “Keluarga besar Demokrat sangat senang, karena kontribusi partai politik bisa seluas-luasnya melalui jalur pemerintahan,” kata AHY semringah.

Pilpres 2024

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto (kanan) disambut mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kiri) setibanya di Museum dan Galeri SBY-ANI di Pacitan, Jawa Timur,

Ketika ditanya apakah ini bagian dari strategi pemerintahan menjegal suara hak angket yang akan digulirkan di DPR?

AHY menjawab: “Itu hak partai politik. Saya tidak ingin terjebak”.

“Yang jelas kita harus move on. Lima sampai 10 tahun banyak tantangan, sudah saatnya kita membangun rekonsiliasi bangsa,” tambahnya.

Pelantikan di tengah wacana hak angket DPR

Pengangkatan AHY sebagai menteri ATR/BPN berada di tengah wacana hak angket DPR yang awalnya digulirkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Ia mendorong PDI Perjuangan dan PPP menggunakan hak angket terkait dengan tuduhan kecurangan pemilu.

Hak angket DPR adalah hak melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas.

“Dalam hal ini, DPR memanggil pejabat negara yang mengetahi praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu,” kata Ganjar.

Pilpres 2024

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengawali wacana penggunaan hak angket di DPR atas tuduhan pemilu curang.

Pilpres 2024

Pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyambut wacana hak angket Ganjar Pranowo

Wacana ini disambut carpes nomor urut 1, Anies Baswedan. Menurutnya, partai koalisi perubahan siap mendukung hak angket yang akan digulirkan.

Partai yang mengusung pasangan Anies-Muhaimin ini adalah PKB, PKS dan Nasdem.

Di sisi lain, Presiden Jokowi mempersilakan hak tersebut digulirkan. “Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan?” katanya.

Strategi menghalau hak angket?

Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, motif politik Jokowi menempatkan AHY dalam kabinetnya sebagai upaya “menghalau serangan-serangan lawan politik.“

“Agar kuat, agar tidak lemah, agar bisa menjaga kebijakan-kebijakan Jokowi agar aman, dan agar bisa menghalau serangan-serangan lawan politik dari pihak oposisi, salah satunya yang ingin menggulirkan hak angket tersebut,“ kata Ujang kepada BBC News Indonesia, Rabu (21/02).

Dalam momentum politik ini, tambah Ujang, akan semakin menegaskan peta politik yang akan terbangun ke depannya. PDI Perjuangan akan semakin kukuh berada di luar pemerintahan. Musababnya, hubungan pentolan PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono “tidak pernah akur hingga saat ini“.

Pilpres 2024

Analis politik menyebut hubungan Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono seperti “dua bejana yang berbeda”.

“Jadi seperti dua bejana yang berbeda. Kalau satu ada di kekuasaan, satu lagi ada di oposisi,“ kata Ujang.

Selain itu, Ujang bilang pengangkatan AHY dalam Kabinet Indonesia Maju juga “bisa jadi“ sebagai jaminan awal bagi Demokrat untuk memperoleh posisi-posisi menteri lainnya di pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

“Saya meyakini kalau di pemerintahan Jokowi-Ma‘ruf Amin dapat satu [jabatan menteri], bisa jadi di Pemerintahan Prabowo-Gibran, dalam konteks berlanjutan bisa dapat dua, mungkin,“ katanya.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno mengartikan langkah Jokowi mengangkat AHY sebagai menteri sebagai “Politik kita sangat begitu cair. Dulu lawan sekarang kawan“.

Pilpres 2024

Profil AHY

Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat 10 Agustus 1978 ini merupakan putra pertama dari Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga cucu dari Letjen. TNI purnawirawan Sarwo Edhie Wibowo, yang merupakan ayah dari ibunya, Ani Yudhoyono.

Masa kecilnya banyak dihabiskan dengan berpindah-pindah tempat – mengikuti lokasi pendidikan dan dinas ayahnya mulai dari Bandung, Timor Timur (sekarang Timor Leste), Jakarta hingga Amerika Serikat.

AHY mengawali karir militernya lewat Akademi Militer (AKMIL), dan telah malang melintang sebagai militer profesional di TNI Angkatan Darat selama 16 tahun. Ia pernah bertugas dalam operasi pemulihan keamanan di Aceh pada 2002, dan operasi perdamaian PBB di Libanon pada 2006.

Pilpres 2024

Dalam periode selanjutnya, AHY berjibaku dengan Partai Demokrat untuk pemenangan Pilada 2018 dan Pemilu 2019. Sang ayah, mendaulat AHY sebagai komandan satuan tugas bersama (Kogasma) untuk pemenangan Partai Demokrat di dua momen pesta demokrasi tersebut.

Pada Pilpres 2019, Partai Demokrat berkoalisi dengan partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Di tahun yang sama, AHY ditunjuk sebagai wakil ketua umum Partai Demokrat.

Meskipun jagoan yang diusung mengalami kekalahan dari pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, dinamika politik terus terjadi. AHY disebut-sebut sempat akan memperoleh kursi menteri pemuda dan olah raga di kabinet Jokowi pada 2019, seperti dikutip Detik. Namun, hal ini tidak terjadi.

Pilpres 2024

Dalam periode selanjutnya, AHY berjibaku dengan Partai Demokrat untuk pemenangan Pilada 2018 dan Pemilu 2019. Sang ayah, mendaulat AHY https://bermimpilahlagi.com/sebagai komandan satuan tugas bersama (Kogasma) untuk pemenangan Partai Demokrat di dua momen pesta demokrasi tersebut.

Pada Pilpres 2019, Partai Demokrat berkoalisi dengan partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Di tahun yang sama, AHY ditunjuk sebagai wakil ketua umum Partai Demokrat.

Meskipun jagoan yang diusung mengalami kekalahan dari pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, dinamika politik terus terjadi. AHY disebut-sebut sempat akan memperoleh kursi menteri pemuda dan olah raga di kabinet Jokowi pada 2019, seperti dikutip Detik. Namun, hal ini tidak terjadi.

Indonesia Juara Satu Dunia, Warga RI Sudah Kecanduan Parah

Daftar Negara Paling Betah 'Melototin' Aplikasi HP, Ada RI?

Penduduk Indonesia menjadi negara dengan peringkat pertama dalam hal waktu yang dihabiskan menatap layar HP. Hal tersebut berdasarkam data terbaru yang dirilis oleh Data.AI, warga Indonesia menjadi pengguna yang paling lama menghabiskan waktu dengan perangkat mobile seperti HP dan tablet pada 2023, yaitu 6,05 jam setiap hari.

Ternyata, warga RI adalah satu-satunya masyarakat yang menghabiskan waktu di HP lebih dari 6 jam tiap hari. Pada posisi kedua, warga Thailand hanya menghabiskan 5,64 jam per hari. Argentina ada di posisi ketiga yaitu 5,33 jam per hari.

Kecanduan HP orang Indonesia sebetulnya tidak separah pada 2022. Pada 2022, warga RI menghabiskan waktu hingga 6,14 jam per hari menatap layar HP dan tablet.

Indonesia juga menempati salah satu posisi teratas dalam hal download aplikasi. Data.AI menempatkan warga RI di posisi ke-5 dalam hal download aplikasi. Sepanjang 2023, warga RI sekitar 7,56 miliar kali melakukan download aplikasi.

Dalam hal download, warga China tidak ada saingan. Hanya dalam setahun, warga China 113,41 miliar kali mendownload aplikasi.

Meskipun nomor satu dalam penggunaan HP, ternyata warga RI bukan nomor satu dalam hal penggunaan aplikasi mobile. Warga RI “hanya” menghabiskan 415 miliar jam sepanjang 2023 di aplikasi mobile sehingga ada di posisi ketiga.

Warga yang paling banyak menghabiskan waktu di aplikasi mobile adalah India. Warga India menghabiskan waktu 1,19 triliun jam menggunakan aplikasi mobile.

Hindari penggunaan gadget saat sedang berjalan atau berkendara. Jangan menggunakan gadget saat sedang berjalan, apalagi saat mengoperasikan kendaraan bermotor. Hal ini dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tepikan kendaraan dan berhentilah sejenak jika Anda merasa ada notifikasi penting.

Atur dan batasi waktu penggunaan gadget. Untuk mencegah kecanduan, Anda bisa membatasi penggunaan gadget, misalnya maksimal tiga jam sehari. Jika pekerjaan mengharuskan Anda untuk menggunakan gadget, maka cobalah cari aktivitas lain yang tidak mengunakan gadget setelah selesai bekerja.

Jangan menggunakan gadget saat sedang bersama orang lain. Lakukan komunikasi secara langsung agar Anda dan lawan bicara dapat fokus berbincang.

Tentukan area bebas gadget, dengan begini Anda bisa mencegah kecanduan. Untuk melakukannya Anda hanya perlu komitmen dengan peraturan kepada diri sendiri, misalnya tidak menggunakan gadget ketika berada di kamar mandi, dapur, atau kamar tidur.

Selain itu, Anda juga bisa mengganti waktu penggunaan gadget dengan aktivitas yang lebih sehat, misalnya berolahraga atau membaca buku. https://bermimpilahlagi.com/Hindari pula bermain gadget ketika akan tidur.

Tips-tips di atas juga dapat diterapkan kepada anak-anak dan sebaiknya dampingi anak saat menggunakan HP agar kebiasaan ini tidak mengganggu aktivitas belajar dan prestasi akademiknya.

OPINI: Kenaikan Biaya Logistik Pemicu Inflasi Global

Terusan Suez/Encyclopedia Britannica

Perusahaan-perusahaan pelayaran utama global, seperti Maersk dan CMA CGM mengalihkan rute pelayarannya dari laut Merah ke Afrika Selatan (Afsel).

Perang Palestina melawan Israel yang menyeret Yaman dan Amerika Serikat (AS) beserta sekutunya mengganggu alur pelayaran kargo internasional yang melewati laut Merah. Perusahaan-perusahaan pelayaran utama global, seperti Maersk dan CMA CGM mengalihkan rute pelayarannya dari laut Merah ke Afrika Selatan (Afsel). Saat ini, sekitar 80% perda-gangan dunia menggunakan transportasi laut. Di mana pelayaran melalui terusan Suez yang menghubungkan laut Mediterania dengan laut Merah mencapai sekitar 15% dari total perdagangan global pada 2023. Namun, perdagangan melalui terusan Suez dalam 2 bulan terakhir, sejak Desember 2023 turun sekitar 40% (UNCTAD, 2024). Sementara pengapalan barang dari Asia ke Eropa mencapai sekitar 40% melalui terusan Suez. Di mana rute pelayaran alternatif melalui Afsel berdampak pada semakin lamanya lead time (lamanya waktu pela-yaran) dan peningkatan biaya bahan bakar sekitar US$1 juta atau setara dengan 920.000 euro.

Jalur pelayaran mela-lui terusan Suez berperan penting dalam pengapalan minyak dan liquified natural gas (LNG) yang dapat men-capai sekitar 20% dari total pengangkutan minyak dunia dan 25% untuk LNG. Di mana Qatar mengekspor LNG sekitar 20 juta meter kubik ke Eropa, setara 16% dari total impor LNG zona Euro yang pengirimannya dilakukan melalui terusan Suez. Secara konseptual, inflasi bersumber dari dua sisi, yaitu cost push inflation atau inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan demand pull inflation atau inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan barang tanpa diimbangi oleh pasokan barang yang cukup.

Saat ini, tekanan inflasi global bersumber dari gangguan pada rantai pasok global yang disebabkan oleh perang Timteng, khususnya negara-negara Asia dan Eropa yang mayoritas perdagang-annya melalui terusan Suez. Peningkatan biaya logistik dari Asia ke Eropa menye-babkan kenaikan harga barang-barang di Eropa. Sementara itu, dampak-nya bagi negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia tecermin pada kenaikan biaya pengapalan lebih dari US$6.000, naik tiga kali lipat dibandingkan dengan Desember 2023, sebelum serangan AS dan sekutunya ke Yaman. Biaya pengapalan barang meningkat dua kali lipat, yaitu lebih besar 122% dari Shanghai ke berbagai tujuan ekspor sejak Desember 2023. Pengapalan barang dari Shanghai ke Eropa naik lebih dari tiga kali lipat, sekitar 256%. Berdasarkan data United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), tekanan terhadap inflasi glo-bal makin tinggi mengingat pengiriman barang dari pantai barat AS juga naik 160% meskipun jalur pelayarannya tidak melalui terusan Suez (UNCTAD, 2024). Perang Timteng meng-ganggu rantai distribusi dan perdagangan China dengan Eropa yang mencapai sekitar 90% dari total perdagangan zona Euro. Impor zona Euro dari China mencapai 626 miliar euro tahun 2022. Sementara ekspor zona euro ke China mencapai US$230 miliar (EuroStat, 2023). Perang Timteng menyebab-kan perpindahan angkutan kargo dari sea freight (pengangkutan menggunakan kapal laut) ke air freight (pengangkutan menggunakan kargo udara). Di mana, penggunaan kargo udara akan menaikkan biaya logistik beberapa kali lipat yang akhirnya ditransfer ke konsumen dalam bentuk harga barang yang tinggi. ANTISIPASI INFLASI Kenaikan biaya logistik dan panjangnya lead time meng-ganggu ketepatan penyediaan barang yang akan menaikkan harga barang-barang di pasar. Hasil simulasi International Monetary Fund (IMF), sekitar 40% kenaikan inflasi di zona euro didorong oleh kenaikan harga barang-barang impor yang disebabkan oleh meningkatnya ongkos logistik. Gangguan terhadap rantai pasok global mendongkrak harga barang secara global, termasuk harga minyak dunia yang meningkatkan risiko inflasi global. Hal ini membuat arah pergerakan suku bunga global menjadi tidak menentu. Paling tidak, The Fed berpotensi menunda menurunkan suku bunga acuan hingga semester kedua 2024. Lalu, policy response dari pelaku usaha yang memiliki ketergantungan tinggi terha-dap bahan baku impor yang rute pelayarannya melalui terusan Suez adalah mengatur ulang waktu pemesanan karena lead time yang makin panjang. Terjadinya penyesuaian harga di dalam negeri mengingat ongkos logistik yang naik lebih dari dua kali lipat. Dari sisi respons kebijakan otoritas moneter Emerging Market Economies (EMEs), khususnya Bank Indonesia (BI) adalah tetap konsisten pada kerangka kebijak-an Inflation Targeting (IT) dengan target inflasi 2,5% plus minus 1% sehingga BI harus berhati-hati melonggarkan kebijakan moneternya melalui penurunan suku bunga acuan. Selain itu, adanya prosik-lisitas dalam perekonomian global, khususnya pereko-nomian AS dengan EMEs, membuat kebijakan moneter BI akan bersifat pasif, yaitu menunggu The Fed menurunkan bunga acuan Federal Fund Rate (FFR). https://bermimpilahlagi.com/Menurunkan suku bunga acuan BI terlalu cepat dapat mengganggu kestabilan inflasi dan nilai tukar rupiah per dolar AS. Kesimpulannya, pelaku usaha dan konsumen masih harus bersabar melakukan ekspansi dengan pembiaya-an bank karena biaya dana masih bertahan tinggi. Hal ini, sejalan dengan majalah ekonomi terpopu-ler, The Economist terbitan 10—16 Desember 2022, yang berbasis di Inggris, bahwa era suku bunga tinggi masih berlanjut hingga beberapa waktu ke depan.

Empat cara Facebook mengubah dunia dalam 20 tahun terakhir

Tampilan Facebook saat pertama diluncurkan oleh Mark Zuckerberg 20 tahun yang lalu.

Tampilan Facebook saat pertama diluncurkan oleh Mark Zuckerberg 20 tahun yang lalu.

Gambar di atas merupakan tampilan lawas Facebook, atau The Facebook seperti yang dulu dikenal ketika Mark Zuckerberg dan beberapa teman merilisnya dari rumah kos mereka 20 tahun yang lalu.

Sejak itu, jejaring sosial paling populer di dunia ini telah dirancang ulang puluhan kali.

Tetapi fungsinya tetap sama: untuk menghubungkan orang-orang secara daring, serta meraup kekayaan masif dari pengiklanan.

Facebook kini genap berusia 20 tahun dan berikut adalah empat cara aplikasi tersebut mengubah dunia.

1. Facebook mengubah media sosial

Dalam waktu kurang dari setahun, Facebook sudah memiliki satu juta pengguna. Kemudian dalam waktu empat tahun telah mengalahkan MySpace, berkat inovasi seperti fitur yang bisa “menandai” orang dalam foto.

Membawa kamera digital pada malam hari, kemudian menandai teman-teman Anda dalam puluhan gambar menjadi bagian dari kehidupan remaja di akhir usia muda. Aktivitas daring yang terus berubah juga merupakan daya tarik besar bagi pengguna awal.

Tom Anderson pada 2007

Tom adalah teman pertama semua orang di MySpace, platform yang diluncurkan oleh Tom Anderson setahun sebelum Facebook.

Pada 2012, Facebook telah melampaui satu miliar pengguna per bulan. Meski sempat terjadi penurunan sedikit pada akhir 2021 – ketika pengguna aktif harian turun untuk pertama kalinya – platform tersebut terus berkembang.

Dengan memperluas ke negara-negara yang kurang terhubung dan menawarkan internet gratis, perusahaan media sosial itu berhasil mempertahankan dan meningkatkan jumlah pengguna Facebook.

Pada akhir 2023, Facebook melaporkan memiliki 2,11 miliar pengguna harian.

Memang harus diakui, bahwa kini Facebook kurang populer dibandingkan dulu di kalangan anak muda. Meski demikian, Facebook tetap menjadi jejaring sosial paling populer di dunia, dan telah memulai era baru aktivitas sosial daring.

Beberapa melihat Facebook dan para pesaingnya sebagai alat pemberdayaan untuk konektivitas. Tetapi, ada pula mereka yang melihatnya sebagai agen penghancur yang adiktif.

2. Facebook membuat data pribadi kami berharga… tetapi kurang personal

Facebook membuktikan bahwa mengumpulkan hal-hal yang kita suka dan tidak suka menjadi sangat menguntungkan.

Saat ini, perusahaan induk Facebook, Meta, adalah raksasa periklanan yang, bersama perusahaan-perusaahan seperti Google, mengambil porsi terbesar dari uang iklan global.

Pada Kamis (1/02), Meta melaporkan pendapatan lebih dari US$40 miliar (Rp630 triliun) untuk kuartal terakhir 2023, terutama dari menawarkan layanan iklan yang sangat sesuai sasaran.

Sekitar US$14 miliar (Rp220 triliun) dinyatakan sebagai keuntungan yang didapat.

Tetapi, Facebook juga menunjukkan pengumpulan data tersebut justru dapat membuahkan masalah.

Meta telah didenda beberapa kali karena salah menangani data pribadi.

Kasus yang paling disorot adalah skandal Cambridge Analytica pada 2014, yang menyebabkan Facebook membayar US$725 juta (Rp11,4 triliun) untuk menyelesaikan tindakan hukum karena pelanggaran data yang signifikan.

Pada 2022, Facebook juga membayar denda Uni Eropa €265 juta (Rp4,48 triliun) karena mengizinkan data pribadi diambil dari situs.

Dan tahun lalu, perusahaan didenda lagi dengan rekor sanksi €1,2 miliar (Rp20,3 triliun) oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia, karena membagikan data pengguna Eropa di luar kewenangan.

Facebook saat ini mengajukan banding atas denda tersebut.

3. Facebook membawa politik ke dalam ranah internet

Dengan menawarkan iklan tepat sasaran, Facebook telah menjadi platform utama untuk kampanye pemilu di seluruh dunia.

Misalnya, dalam lima bulan menjelang pemilihan presiden AS 2020, tim Presiden petahana Donald Trump menghabiskan lebih dari US$40 juta (Rp630 miliar) untuk iklan Facebook, menurut penelitian Statista.

Facebook juga memiliki peran dalam mengubah politik akar rumput – dengan memungkinkan kelompok pengguna dari berbagai aliran berkumpul, berkampanye, dan merencanakan tindakan dalam skala global.

Tim Donald Trump menghabiskan jutaan dolar untuk beriklan di Facebook menjelang pilpres AS 2020

Tim Donald Trump menghabiskan jutaan dolar untuk beriklan di Facebook menjelang pilpres AS 2020.

Facebook dan Twitter dinilai memiliki peran yang sangat penting selama Kebangkitan dunia Arab dalam membantu mengoordinasikan protes dan menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di lapangan.

Tetapi penggunaan Facebook untuk tujuan politik telah dikritik karena beberapa konsekuensinya, termasuk dampaknya terhadap hak asasi manusia.

Pada 2018, Facebook setuju dengan laporan PBB yang mengatakan telah gagal mencegah orang menggunakan platform untuk “menghasut kekerasan” terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar.

4. Facebook memulai dominasi Meta

Dengan kesuksesan besar Facebook, Mark Zuckerberg mampu membangun jejaring sosial dan kerajaan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari segi pengguna dan kekuasaannya yang telah terbangun.

Perusahaan teknologi yang sedang naik daun, termasuk WhatsApp, Instagram, dan Oculus, semua dibeli dan disuntikkan dana besar di bawah payung perusahaan Facebook, yang mengubah namanya menjadi Meta pada 2021.

Meta sekarang mengatakan lebih dari tiga miliar orang menggunakan paling tidak salah satu dari produknya setiap hari.

Mark Zuckerberg

ark Zuckerberg mengatakan dia tidak ingin Facebook menjadi “perantara kebenaran”.

Dan ketika belum mampu membeli saingan mereka, Meta sering dituduh meniru mereka – untuk mempertahankan dominasinya.

Sebagai contoh, fitur Story yang bisa menghilang pada Facebook dan Instagram mirip dengan fitur utama yang ditemukan di Snapchat; Instagram Reels adalah jawaban perusahaan untuk tantangan yang timbul dari aplikasi berbagi video TikTok; dan Threads adalah upaya Meta untuk meniru X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Strategi semacam itu menjadi lebih penting dari sebelumnya, karena meningkatnya persaingan dan regulasi yang lebih ketat.

Pada 2022, Meta terpaksa melepas perusahaan pembuat GIF, Giphy, dengan kerugian setelah regulator Inggris tidak mengizinkan Meta memiliki layanan tersebut karena kekhawatiran dominasi berlebihan di pasar.

Akan seperti apa nasib Facebook dalam 20 tahun ke depan?

Kebangkitan Facebook dan dominasinya yang berkelanjutan adalah bukti kemampuan Mark Zuckerberg untuk menjaga agar situs tetap relevan.

Pada ulang tahunnya yang ke-10, banyak media, termasuk BBC, mempertanyakan apakah platform tersebut masih akan ada pada usianya yang ke-20.

Kalangan yang pesimistis kini akan ragu sebelum bertanya kapan Facebook akhirnya tamat.

Tetapi kenyataannya, upaya mempertahankan mahkota Facebook sebagai jejaring sosial paling populer akan menjadi tantangan monumental selama 20 tahun ke depan.

Bukan hanya karena industri berubah dengan sangat pesat – tetapi karena Meta sendiri sekarang sangat mendorong untuk membangun bisnisnya di seputar Metaverse.

Kecerdasan buatan juga menjadi prioritas besar bagi Meta.

Oleh karena itu, perusahaan ini, dalam kapasitas tertentu, sudah mulai meninggalkan https://bermimpilahlagi.com/Facebook. Namun, apakah dunia siap meninggalkan platform itu, mengingat popularitasnya yang langgeng, adalah permasalahan lain.

Viral Hasil Exit Poll Pemilu di Luar Negeri, Ketua KPU Buka Suara

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari buka suara mengenai viralnya hasil perhitungan suara atau exit poll warga negara Indonesia di luar negeri yang telah melakukan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.ssssssssssssssssssssssssssssssssssss Pernyataan ini diberikan setelah viralnya hasil Pemilu di Melbourne, Australia di media sosial.

Hasyim menegaskan bahwa pengumuman penghitungan suara atau exit poll Pemilu 2024 hanya boleh disampaikan setelah pencoblosan di Indonesia bagian barat selesai.

Pengumuman hasil hitung suara (quick count atau exit poll) hanya boleh diumumkan setelah pemungutan suara Dalam Negeri (WIB) telah selesai,” kata Hasyim, kepada wartawan, dikutip dari Detikcom, Minggu (11/2/2024).

Aturan tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 449 ayat 5 mengatur bahwa pengumuman prakiraan penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Seperti diketahui, pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 diadakan serentak di dalam negeri pada Rabu,https://bermimpilahlagi.com/ 14 Februari 2024. Namun, pemungutan suara Pemilu 2024 di luar negeri diselenggarakan berbeda. Sejumlah WNI di beberapa negara akan melakukan Pemilu lebih awal.

Israel Ancam Serang Tempat Perlindungan Terakhir Warga Gaza

Tank Israel melaju di Jalur Gaza, Palestina pada Rabu (24/1/2024). - Bloomberg/Kobi Wolf

Tank Israel melaju di Jalur Gaza, Palestina pada Rabu (24/1/2024)

Israel mengancam akan melakukan serangan darat baru ke wilayah Rafah, sebuah kota kecil di Gaza, Palestina, yang berbatasan Selatan dengan Mesir. Rafah merupakan tempat di mana setengah dari 2,3 juta penduduk Gaza kini tinggal, yang sebagian besar berlindung di tenda-tenda darurat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mengunjungi tentaranya mengatakan pasukan Israel telah membunuh dan melukai lebih dari separuh pasukan tempur Hamas dan akan terus melanjutkannya sampai kemenangan total.  Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri menolak pernyataan Netanyahu dan menyebutnya berkhayal dalam meraih kemenangan, dalam menghadapi perlawanan yang terus berlanjut di Gaza. 

Tank-tank Israel telah maju di wilayah Khan Younis selama 2 pekan. Pertempuran juga terjadi kembali di Kota Gaza di bagian Utara Jalur Gaza, di wilayah yang menurut Israel telah ditundukkan dalam 2 bulan pertama perang. Melansir Reuters, militer Israel mengatakan bahwa pasukannya telah membunuh puluhan pejuang Palestina di Gaza Utara, Tengah dan Selatan selama 24 jam terakhir,

Proposal gencatan senjata, setidaknya telah diajukan Hamas untuk 40 hari, dengan persyaratan pembebasan warga sipil dari sisa sandera, diikuti dengan tahap selanjutnya untuk menyerahkan tentara dan mayat. Adapun sejauh ini, satu-satunya gencatan senjata yang dicapai di Jalur Gaza berlangsung selama sepekan pada November tahun lalu.  Penduduk Gaza, Yamen Hamad (35) ayah dari 4 orang anak, mengungkapkan harapannya agar perang segera berakhir, dan ingin kembali ke rumahnya.  “Kami ingin perang berakhir dan kami ingin kembali ke rumah, hanya ini yang kami inginkan pada tahap ini,” katanya, saat dihubungi melalui aplikasi pesan di sebuah sekolah PBB di Deir al-Balah di Gaza Tengah.  Deir al-Balah adalah salah satu dari sedikit daerah di mana tank-tank Israel belum dapat bergerak maju, dan dipenuhi oleh puluhan ribu keluarga pengungsi. Sementara itu, pihak berwenang Gaza mengatakan lebih dari 27.000 warga Palestina dipastikan tewas dalam serangan Israel, dan ribuan lainnya khawatir belum ditemukan di bawah reruntuhan.  Kemudian, Israel https://bermimpilahlagi.com/mengatakan 226 tentaranya tewas dalam serangan yang dilancarkan, setelah 1.200 orang tewas dan 253 sandera ditangkap pada 7 Oktober lalu. 

Respons Ganjar Soal Dugaan Intimidasi Oknum Polisi ke Rektor Agar Bela Jokowi

Respons Ganjar Soal Dugaan Intimidasi Oknum Polisi ke Rektor Agar Bela Jokowi. Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo saat Debat Capres Terakhir yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu (4/2/2024). Youtube Bisnis.com

Respons Ganjar Soal Dugaan Intimidasi Oknum Polisi ke Rektor Agar Bela Jokowi. Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo saat Debat Capres Terakhir yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan,

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyindir tindakan oknum polisi yang meminta sejumlah rektor perguruan tinggi untuk membuat video testimoni untuk membela Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, diduga para rektor tersebut mendapatkan intimidasi. Video testimoni itu diduga untuk melawan pergerakan para tokoh masyarakat dan guru besar dari berbagai universitas yang mengkritisi Jokowi. Meski demikian, Ganjar berpendapat seharusnya berbagai kritik tersebut dijadikan alat introspeksi pemerintah. “Itu lonceng dan kentongan bahaya demokrasi Indonesia. Jangan pernah mengintimidasi kampus, karena kampus itu mimbar akademis yang merdeka,” ujarnya di saat menerima dukungan dari purnawirawan TNI-Polri di Gedung De Tjolomadoe, Karanganyar, Rabu (7/2/2024). Mantan gubernur Jawa Tengah ini tak habis pikir, pemerintah malah coba melawan balik kritik tersebut. Lebih lagi, perlawanan itu dilakukan lewat intimidasi. “Maka saya heran, kepanikannya kemudian ditunjukkan dengan mengintimidasi rektor, ‘Pak Rektor, tolonglah jenengan membuat video yang membaik-baikan pemerintah’,” ujar Ganjar menirukan oknum polisi yang intimidasi rektor. Dia meyakini, akademisi yang berintegritas tidak akan mau dipaksa. Seorang akademisi, lanjutnya, akan mengutamakan kepentingan bangsa.

Sebagai informasi, belakangan sejumlah rektor buka suara adanya intimidasi dari pihak kepolisian agar membuat video testimoni untuk dukung pemerintah Jokowi. Salah satunya, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Ferdinandus Hindarto. Ferdinandus mengaku anggota kepolisian Jawa Tengah (Jateng) memintanya membuat rekaman video pernyataan ihwal pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Jokowi. Namun, dia tak menanggapi permintaan tersebut sehingga diintimidasi. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Satake Bayu https://bermimpilahlagi.com/mengakui pihaknya sedang melakukan giat cooling system jelang pemilu. Dalam giat ini, Satake mengaku ajak tokoh-tokoh masyarakat guna menjaga pemilu berjalan damai. “Dalam rangka Pemilu, kita melaksanakan giat colling sistem mengajak tokoh-tokoh masyarakat utk ikut menjaga agar pemilu berjalan aman dan damai,” kata Satake saat dihubungi, Selasa (6/2/2024).

Mahfud MD resmi mundur dari kabinet Jokowi dan sinyal ‘ketidaknyamanan‘ di Istana – Apa saja yang diketahui sejauh ini?

Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai menyampaikan permohonan pengunduran diri dari Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Mahfud MD sekaligus calon wakil presiden nomor urut tiga, menyatakan mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo. Pada hari yang sama, seorang pejabat senior Kantor Staf Presiden turut mundur dan spekulasi beredar tentang ‘ketidaknyamanan’ di dalam Istana menjelang Pilpres 2024.

Apa yang terjadi di Istana? Siapa yang akan menggantikan Mahfud MD? Apa imbas pengunduran diri Mahfud MD terhadap situasi di kabinet Presiden Jokowi?

Apa yang terjadi?

Mahfud MD telah menemui Presiden Joko Widodo, pada Kamis (01/02) untuk membahas pengunduran dirinya sebagai menteri koordinator politik, hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Dirinya mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Jokowi pada Kamis (01/02) pukul 16.30 WIB.

“Saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko [Polhukam] melalui sebuah surat yang isinya hanya tiga paragraf,” jelas Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Menko Polhukam pada Kamis (01/02).

Surat itu, kata Mahfud, memuat ucapan terima kasihnya kepada Jokowi karena telah memercayai dirinya untuk menjabat sebagai menteri di kabinetnya sejak 23 Oktober 2019 “dengan penuh kehormatan”.

Mahfud MD
Keterangan gambar,Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

“Oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti,” ujar Mahfud menjelaskan isi suratnya kepada Jokowi.

Dia kemudian menjelaskan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung “happy” itu, Jokowi menerima surat pengunduran dirinya.

Sehari sebelumnya, Mahfud mengatakan dirinya “akan pamit baik-baik” kepada Presiden Jokowi, seraya menekankan pentingnya etika.

“Etika adalah ekspresi dari moral, etika adalah ekspresi dari kejujuran, etika adalah penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada presiden,” ujar Mahfud pada Rabu (31/01).

Mahfud MD
Keterangan gambar,Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno berjalan usai menyampaikan permohonan pengunduran diri dari Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Pada hari yang sama, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, mundur dari jabatannya dengan alasan “menghindari situasi di mana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden ataupun lembaga kepresidenan”.

Jaleswari diketahui telah masuk dalam tim pemenangan Ganjar-Mahfud.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan kabinetnya sejauh ini “sangat solid”. Merespons keputusan pengunduran diri dari jajarannya, mantan gubernur DKI Jakarta mengatakan, “Itu hak, dan saya sangat menghargai.”

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat langkah yang diambil Mahfud MD sudah tepat. Kata dia, selama di kabinet, Mahfud MD kerap mengkritisi kinerja pemerintahan terutama di bidang hukum.

“Itu ada conflict of interest [konflik kepentingan], tidak bagus untuk kepentingan elektoral, tidak bagus untuk kepentingan pencitraan. Jadi lebih bagus mundur,” kata Ujang.

Meski banyak kalangan menyebut langkah Mahfud ini terlambat, tapi Mahfud dinilai masih punya kesempatan untuk mengerek suara pada hari-hari jelang pencoblosan, 14 Februari 2024.

Uang melihat langkah Mahfud ini ditempuh untuk mengejar kemenangan dua putaran dari pesaing terketatnya pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).

“Selama ini bersaing dengan Amin memperebutkan tiket putaran kedua. Ya itu kan dikaitkan dengan momentum yang pas dengan dirinya, mundurnya sebagai strategi elektabilitas,” katanya.

Mahfud MD
Keterangan gambar,Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) berbincang dengan wartawan usai konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Apa efek pengunduran diri Mahfud MD?

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto berharap sikap Mahfud MD, yang memutuskan mundur sebagai Menko Polhukam diikuti oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

“Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud MD ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo sehingga (mundur),” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (01/02) seperti dikutip dari kompas.com.

PDI-P adalah partai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam pemilihan presiden tahun ini.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan PDI-P masih mencermati dinamika politik saat ditanya kemungkinan kader partai banteng tersebut mundur dari kabinet saat ini.

Mahfud MD
Keterangan gambar,Sejumlah kalangan melihat kemunduran Mahfud MD dari kabinet tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kabinet di Istana.

Sejumlah kalangan melihat kemunduran Mahfud MD dari kabinet tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kabinet di Istana.

“Kabinet Jokowi masih adem ayem, kecuali 15 orang menteri mundur. Sekarang menteri-menteri, dengan jabatannya enak masing-masing. Jadi kalau saya melihat efek gonjang-ganjing di Istana, tidak terlalu,” kata Ujang.

Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Lely Arrianie, juga melihat Jokowi juga sudah nampak siap dengan pengganti Mahfud MD.

Nggak ada efek apa-apa, kelihatannya Pak Jokowi pemerintahannya tetap berjalan,” kata Ujang, menganalisa.

Bagaimana situasi kabinet Jokowi hari ini?

Namun, Lely tetap melihat adanya situasi “tidak nyaman” di dalam kabinet, terutama yang dihadapi oleh Mahfud MD sendiri.

Menurutnya, sejak kampanye pilpres makin masif, Mahfud MD sudah tidak banyak dilibatkan dalam kabinet.

“Misalnya harusnya kemarin ketika menteri luar negeri dan wakil menteri mendapat tugas [ke luar negeri], harusnya kan [pengganti sementara] Ad Interim-nya menko polhukam. Tapi Pak Jokowi menetapkan menkominfo,” katanya.

Sepekan sebelum mengundurkan diri, Mahfud MD juga sempat menyampaikan “ada yang hilang, yaitu kehangatan” di dalam rapat kabinet.

Pilpres 2024
Keterangan gambar,Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan kehangatan sudah hilang dalam rapat kabinet belakangan ini.

“Biasanya dulu, saling peluk bercerita berdiri di sini, yang sana ketawa di sana. Sekarang duduk dulu sebelum mulai, minum sendiri, gurau-gurau sudah tidak ada,” kata Mahfud MD dalam program obrolan dengan Rhenald Kasali.

Mahfud bercerita sidang kabinet akhir-akhir ini berjalan lebih cepat, “semuanya formal, tapi tetap profesional”. “Cuma, kehangatan itu hilang,” katanya.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, juga mengatakan, kabinet pemerintahan Jokowi kini “sudah tidak nyaman”, berdasarkan cerita menteri dari partainya yang berada di kabinet.

Pilpres 2024
Keterangan gambar,Seorang warga berpose jelang Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Saat ini terdapat 35 menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi, delapan menteri di antaranya berasal dari partai pengusung Ganjar-Mahfud.

Dalam kesempatan lainnya, Hasto pernah mengutarakan, bahwa menteri-menteri dari partainya tetap akan bertahan di Kabinet Indonesia Maju sampai akhir masa jabatan.

“Agar tidak instabilitas politik, agar tidak ada pihak-pihak ketiga yang mengail di air keruh,” kata Hasto seperti dikutip dari Detik.

Pilpres 2024
Keterangan gambar,Warga mengikuti simulasi pemungutan suara di GOR Saparua, Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/1/2024).

Di sisi lain, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menepis isu para menteri tidak kompak jelan pemilu 2024.

“Narasi politik itu jelas tidak sesuai fakta yang sesungguhnya,” kata Ari seperti dinukil dari Antara.

Ia juga memastikan roda pemerintahan akan tetap berjalan, termasuk penyelenggaraan pesta demokrasi yang mencapai puncaknya 14 Februari mendatang.

Hal ini juga disampaikan sejumlah menteri di pemerintahan Jokowi. Seperti Sandiaga Uno yang mengatakan, “Saya memantau di kabinet ini situasinya masih kondusif dan tetap bekerja walaupun banyak gonjang-ganjing”.

Siapa yang akan menggantikan Mahfud MD?

Hal ini masih teka-teki, karena orang yang akan duduk di kursi menko polhukam nantinya ditentukan Presiden Jokowi.

Pihak Istana juga masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi.

“Mengenai siapa, apakah nanti akan ada menteri ad interim atau langsung definitif itu akan menjadi bagian dari keputusan dari Bapak Presiden yang akan segera disampaikan setelah beliau menerima Pak Mahfud,” kata Ari.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Menko Polhukam pada Kamis (01/02), Mahfud mengatakan saat ini rutinitas tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dijalankan oleh tujuh kedeputian di bawah pengawasan Sekretaris Kemenko Polhukam Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso.

Gaduh dugaan kecurangan pemilu, apakah berpotensi memicu ketegangan berujung konflik masyarakat?

Petugas mengangkat baliho calon legislatif pada penertiban alat peraga kampanye (APK) di Desa Kotapulu, Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (13/11/2023).
Keterangan gambar,Petugas mengangkat baliho calon legislatif pada penertiban alat peraga kampanye (APK) di Desa Kotapulu, Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (13/11/2023).

Belum mulai masa kampanye, isu dugaan kecurangan dalam pemilihan umum sudah mengemuka. Sejumlah pengamat khawatir kegaduhan ini dapat memicu ketegangan yang berujung konflik di tengah masyarakat.

Pengamat politik dari Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah, khawatir jika isu ini terus dikemukakan elite politik, ketegangan akan pecah menjadi konflik ketika ada sengketa pemilu pada akhir Pilpres 2024.

Ia juga menganggap semua kubu di Pilpres 2024 sebenarnya memiliki konflik kepentingan sehingga mereka sepatutnya sadar betul dan tak saling tuding.

Menanggapi isu ini, pengamat politik dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Khoirunnisa Agustyati, pun berharap elite politik yang mengembuskan isu dugaan kecurangan dapat segera menempuh jalur pelaporan sesuai undang-undang agar ketegangan tak berlarut.

Di lapangan, sejumlah masyarakat sudah mulai menyuarakan protes mereka atas dugaan kecurangan menjelang kampanye pemilu.

Semua isu ini menjadi sorotan setelah dugaan kecurangan pemilu diembuskan oleh sejumlah elite politik.

Awal mula tudingan kecurangan dalam pemilu

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengatakan mulai muncul dugaan kecurangan dalam pemilihan umum presiden..
Keterangan gambar,Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengatakan mulai muncul dugaan kecurangan dalam pemilu.

Isu ini mulai berembus dalam beberapa hari belakangan, setelah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mewanti-wanti potensi kecurangan dalam rangkaian Pemilu 2024.

“Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai terlihat akan terjadi lagi,” ujar Megawati dalam pesan video yang diunggah di YouTube resmi PDIP pada Senin (13/11).

Setelah itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, mengaku menerima laporan mengenai kecurangan pemilu di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara.

“Laporan yang saya terima, antara lain dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat,” kata Mahfud MD, seperti dikutip Kompas.com.

“Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi.”

Kala isu ini bergulir, PDIP kembali mengungkit penurunan baliho pasangan capres-cawapres yang mereka usung, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di Bali beberapa waktu lalu.

Penurunan baliho ini menguatkan dugaan keberpihakan aparat dalam Pilpres 2024, terutama karena Presiden Joko Widodo dianggap berkepentingan mengingat putranya, Gibran Rakabuming Raka, ikut berlaga sebagai cawapres untuk Prabowo Subianto.

Gibran Rakabuming Raka bersama Prabowo Subianto.
Keterangan gambar,Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres untuk Prabowo Subianto.

Ketika kubu PDIP terus mengembuskan isu kecurangan pemilu, beredar salinan pakta integritas yang memuat nama Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso.

Dalam pakta itu, Yan menyatakan ia siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2023, minimal 60% + 1 untuk kemenangan capres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, di Kabupaten Sorong.

Yan sendiri baru saja ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengondisian temuan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk wilayah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2023.

Mahfud menanggapi santai isu pakta integritas tersebut. Menurutnya, pakta itu sudah ada sejak sebelum penetapan capres-cawapres.

Di tengah kisruh ini, Gibran mendesak PDIP untuk melaporkan jika memang ditemukan dugaan kecurangan.

“Ya dibuktikan saja kalau ada kecurangan-kecurangan dan dilaporkan saja,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, seperti dikutip Kompas.com.

Cawapres untuk Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, turut angkat suara. Ia justru menyindir posisi ganda Mahfud MD sebagai cawapres merangkap Menko Polhukam.

“Kalau Anda wasit merangkap bermain, sekaligus pemain, saya tidak segan-segan melaporkan ke FIFA,” ujar Muhaimin sembari mengibaratkan kontestasi Pilpres 2024 sebagai pertandingan sepak bola, sebagaimana dilansir Kompas.com.

Pelaksana Tugas Deputi IV Kantor Sekretariat Presiden (KSP), Wandy Tuturoong, akhirnya turut buka suara.

Menurutnya, saat ini yang bisa dilakukan adalah mengupayakan pencegahan kecurangan menjelang pemilu.

“Soal kekhawatiran tentang kecurangan, mari kita lakukan apa yang kita bisa untuk mencegahnya. Transparansi yang selama ini terlihat di ruang publik merupakan bagian penting untuk melakukan pengawasan, dari publik dan juga media,” ujar Wandy, seperti dikutip Kompas.com.

Pencopotan baliho di Sumatra Utara

Dugaan kecurangan menjelang pemilu mengemuka di berbagai daerah, termasuk Pematang Siantar, Sumatra Utara, tempat baliho dan poster Ganjar Pranowo dicopot.

Seorang warga Siantar, Mega Sihombing, geram saat menyaksikan sejumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pematang Siantar mencopot sejumlah poster bergambar Ganjar di Jalan Kartini pada akhir pekan lalu.

“Saya lihat mereka (Satpol PP) menurunkan poster Ganjar Pranowo. Cepat sekali kerjanya, dalam sekejap bersih semua poster Ganjar di Jalan Kartini Pematang Siantar,” kata Mega.

Menurut Mega, poster yang dicopot itu awalnya dipasang oleh sejumlah relawan untuk menyambut kunjungan Ganjar ke Kota Pematang Siantar.

“Sedih kita melihat perilaku aparat seperti ini. Tindakan mereka menurunkan poster-poster itu mencerminkan ketidaksukaan terhadap capres Ganjar. Ini tidak fair,” kata Mega.

Ekorina, warga Pematang Siantar lainnya, juga mengaku prihatin ketika melihat langsung aparat Satpol PP menurunkan poster Ganjar. Meski demikian, ia mengakui bahwa tidak semua alat peraga Ganjar diturunkan di Pematang Siantar.

“Sampai hari ini masih ada baliho Ganjar Pranowo terpasang di Jalan Sutomo, Pematang Siantar,” kata Ekorina kepada BBC News Indonesia pada Rabu (15/11) pagi.

Ganjar Pranowo berpidato di depan poster Mahfud MD.
Keterangan gambar,Ganjar Pranowo berpidato di depan poster cawapresnya, Mahfud MD.

Selain poster Ganjar, Eko juga melihat poster-poster calon presiden lainnya yang terpasang di Pematang Siantar, walau tidak banyak.

Saat berkunjung ke Pematang Siantar, Ganjar sendiri menanggapi santai ketika ditanya awak media soal posternya yang dicopot oleh Satpol PP.

“Siapa yang copot? Oh, tanya saja ke Satpol,” ucapnya saat ditemui di Museum Simalungun di Jalan Sudirman, Kota Pematang Siantar, Sabtu lalu.

Namun, Ketua DPC PDI-P Kota Pematang Siantar, Timbul Marganda Lingga mendatangi kantor Satpol PP untuk mengklarifikasi penurunan poster Ganjar.

“Kami melihat dinamika yang terjadi di lapangan kurang bagus, kurang sehat dalam menyambut pesta demokrasi yang akan digelar,” kata Timbul yang juga Ketua DPRD Pematang Siantar.

Timbul menyesalkan hanya poster Ganjar yang dicopot, sementara poster maupun alat peraga kampanye dari partai atau caleg lain tidak ikut diturunkan.

Ketika isu ini mengemuka, Kepala Satpol PP Pematang Siantar, Pariaman Silaen, enggan berkomentar.

Kekhawatiran kecurangan pemilu wajar?

Hurriyah menganggap kemunculan kecurigaan kecurangan dalam pemilu adalah hal wajar mengingat Jokowi sebagai presiden yang masih menjabat merestui Gibran untuk ikut berlaga di Pilpres 2024.

“Kenapa ada ketakutan kecurangan pemilu? Yang namanya presiden punya wewenang, keleluasaan untuk menggunakan anggaran, memobilisasi sumber daya, aparatur negara,” ujar Hurriyah kepada BBC News Indonesia.

“Orang khawatirnya presiden akan menggunakan sumber kekuasaan negara untuk memuluskan kontestasi salah satu pihak, yaitu anaknya.”

Menurut Hurriyah, kecurigaan ini kian lumrah ketika mengingat Jokowi sendiri yang sejak awal menyatakan bahwa ia akan melakukan cawe-cawe politik menjelang pemilu.

“Belum lagi orang melihat bagaimana putusan MK dianggap tidak lepas dari intervensi presiden karena ada hubungan kekerabatan,” ucapnya.

Khoirunnisa Agustyati juga mengamini kewajaran jika muncul kecurigaan dugaan kecurangan dalam gelaran pemilu kali ini.

“Di situasi sekarang, incumbent sudah tidak bisa maju, tapi incumbent-nya condong ke salah satu calon, itu bisa jadi pertanyaan, benar tidak ini netral? Bukan hanya ASN-nya harus netral, alat-alat negara ini juga harus netral,” katanya.

Apakah isu kecurangan dapat memicu ketegangan?

Meski kecurigaan ini dianggap wajar, Hurriyah menganggap dugaan kecurangan ini bisa dimanfaatkan salah satu kubu demi kepentingan politik mereka, yang pada akhirnya berpotensi memicu ketegangan.

“Apakah kemudian ini bisa memunculkan polarisasi? Lagi-lagi tergantung pada bagaimana para politisi ini memainkan narasi,” tuturnya.

Menurutnya, jika narasi ini tak terus dimainkan, maka potensi polarisasi sebenarnya tak sebesar Pilpres 2019 lalu. Namun, Hurriyah ragu isu ini tak akan digoreng oleh salah satu kubu.

“Ini yang saya agak ragu jika melihat perilaku politik aktor-aktor elektoral di Indonesia selama ini. Problemnya kan di 2024, tingkat kepastian di dalam kompetisinya begitu tinggi,” ucap Hurriyah.

Ia lantas membahas survei belakangan yang memang menunjukkan belum ada salah satu kandidat dengan perolehan suara unggul mutlak. Dalam kondisi seperti ini, para paslon membutuhkan strategi khusus untuk menggaet suara pemilih.

“Biasanya, dengan kondisi seperti ini, isu-isu yang paling mudah memainkan emosi massa itu isu-isu yang sifatnya memecah belah,” katanya.

Hurriyah pun mengendus kemungkinan PDIP memanfaatkan isu dugaan kecurangan ini. Ia mempertanyakan sikap PDIP benar-benar murni khawatir akan independensi pemilu atau ada udang di balik batu.

Ia kemudian mengingat kembali pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, ketika ditanya mengenai kemungkinan Gibran mendampingi Ganjar sebelum putra Jokowi itu menyeberang ke koalisi Prabowo.

“Kita mencermati hal tersebut. Kalau emang kemudian di MK-nya kemudian disetujui ada calon cawapres di bawah 40 tahun, ya bisa saja Mas Gibran yang maju,” kata Puan pada Agustus lalu, seperti dilansir Detikcom.

Puan Maharani sempat bersuara mengenai kemungkinan Gibran jadi cawapres Ganjar.
Keterangan gambar,Puan Maharani sempat membuka kemungkinan Gibran menjadi cawapres untuk Ganjar Pranowo.

Hurriyah pun mempertanyakan kemurnian maksud PDIP terus membahas isu mengenai keputusan MK terkait batas usia capres.

“Sebenarnya pertanyaannya adalah apaka partai politik ini benar-benar punya perhatian yang tulus soal netralitas, independensi, integritas, kepatuhan kepada konstitusi atau ini persoalan karena konstelasi politiknya kemudian jadi berubah karena ada konflik kepentingan yang terjadi?”

Merespons kondisi ini, Khoirunnisa menilai PDIP sebenarnya bisa langsung melaporkan dugaan kecurangan itu ke Badan Pengawas Pemilu agar isu tak berlarut-larut.

“Kalau ada tuduhan-tuduhan, seharusnya dibawa ke tempat yang terang, dilaporkan saja sesuai mekanisme penanganan pelanggaran yang ada di Undang-Undang Pemilu,” tutur Khoirunnisa.

“Publik kan juga bertanya dan bisa mendapatkan jawabannya juga. Ini prosesnya benar-benar free and fair enggak?”

Meski berpotensi memicu ketegangan, polarisasi di Pilpres 2024 tak akan setajam di Pilpres 2019 atau Pilgub Jakarta 2017 menurut penelisikan Hurriyah.

Ia berpandangan polarisasi pada pilpres kali ini hanya kubu pendukung Jokowi dan PDIP. Namun, Hurriyah memperingatkan ketegangan dapat meningkat jika nantinya muncul sengketa hasil pemilu.

“Kekhawatiran orang kan sebenarnya ketika MK dituduh tak lagi bisa dipercaya sebagai Mahkamah Konstitusi, yang paling dikhawatirkan jika nanti ada banyak sengketa pemilu, di mana sengketa pemilu itu ranah kewenangan MK, bukan tidak mungkin terjadi konflik,” ucapnya.

Ia khawatir konflik itu dapat berujung pada bentrokan antar-pendukung. Lebih jauh, Hurriyah juga waswas nantinya tak ada pengakuan terhadap pemimpin politik terpilih.

“Kalau Prabowo dan Gibran menang, semua kubu bisa saja beranggapan itu kemenangan yang diperoleh secara tidak jujur, maka mereka akan menolak hasil pemilu. Begitu hasil pemilu ditolak, itu kan tidak legitimate,” katanya berandai.

“Pengakuan terhadap pemimpin politik yang sah mungkin saja tidak terjadi karena isu kecurangan semakin kuat.”

Minim etika politik dapat memicu konflik

Lebih jauh, Hurriyah juga menyoroti Mahfud yang menggaungkan dugaan kecurangan pemilu. Ia mempertanyakan posisi Mahfud yang juga berdiri di dua kaki, yaitu sebagai Menko Polhukam dan cawapres.

“Sekarang memang banyak sekali irisan konflik kepentingan karena 2024 ini menunjukkan betapa begitu banyak orang ingin berkuasa, tapi mereka tidak mengindahkan etika,” ujar Hurriyah.

“Di dalam kontestasi pemilu 2024, etika politik itu sudah tidak ada lagi di antara para politisi kita.”

Ia menjelaskan bahwa masalah etika ini sebenarnya tak melanggar undang-undang, tapi masalah kepatutan dalam berpolitik.

“Misalnya, ada pejabat negara membiarkan kerabatnya maju. Ada pejabat negara yang tidak mau mundur dari posisinya ketika sedang berkontestasi,” ucap Hurriyah.

“Ada pejabat negara terpilih yang tidak mau mundur dari partai politiknya ketika dia jelas-jelas dicalonkan oleh partai politik lain. Ada partai politik yang tidak memecat anggotanya, padahal anggotanya mencalonkan diri dengan partai politik lain.”

Menurutnya, sikap-sikap ini menunjukkan kebobrokan para politikus Indonesia yang dapat berdampak pada ketegangan di tengah masyarakat.

“Itu kan sebenarnya semuanya menunjukkan betapa kualitas moral politisi kita secara umum itu sangat bermasalah. Karena mereka punya kepentingan, mereka basis perilakunya berdasarkan kepentingannya saja,” katanya.

Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti divonis bebas dari kasus ‘lord’ Luhut Pandjaitan

Haris Azhar (kanan) dan mantan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kiri) usai divonis bebas oleh Pengadllan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (08/01).
Keterangan gambar,Haris Azhar (kanan) dan mantan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kiri) usai divonis bebas oleh Pengadllan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (08/01).

Aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (08/01), dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (08/01) menyatakan, dakwaan terhadap Haris dan Fatia “tidak terbukti”.

“Memutuskan, menyatakan terdakwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,” kata majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (08/01).

Untuk itulah, mereka juga memerintahkan agar hak dan martabat Harus dan Fatia dipulihkan.

Putusan bebas ini berbeda dengan tuntutan jaksa yang meminta agar Haris dihukum pidana penjara empat tahun. Sementara, Fatia dituntut 3,5 tahun.

Atas putusan bebas ini, jaksa penuntut umum menyatakan pihaknya masih “pikir-pikir”.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan, unsur penghinaan tidak terpenuhi dalam kasus ini.

Dijelaskan, perbincangan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar bukan kategori penghinaan dan pencemaran nama baik.

“Yang ditemukan dalam video podcast merupakan telaah, komentar analisa pendapat dan penilaian atas hasil kajian cepat yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil,” papar majelis hakim

Disebutkan pula bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik terkait istilah ‘lord’ yang merujuk pada sosok Luhut Pandjaitan “tidak terpenuhi”.

Haris Azhar (kanan) dan mantan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kiri) menemui pendukungnya usai divonis bebas oleh Pengadllan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (08/01).
Keterangan gambar,Haris Azhar (kanan) dan mantan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kiri) menemui pendukungnya usai divonis bebas oleh Pengadllan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (08/01).

Dituntut empat tahun pidana penjara

Dalam sidang sebelumnya, jaksa menuntut eks-Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar selama empat tahun penjara, dan meminta terdakwa “segera ditahan”.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan direktur Lokataru itu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi yang memiliki muatan penghinaan, dan atau pencemaran nama baik.

Menurut tim Jaksa, tidak ada hal yang meringankan terhadap terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

“Tidak ditemukan adanya hal-hal meringankan atas perbuatan pidana terdakwa,” kata jaksa penuntut umum, Senin (13/11), sebagaimana dikutip dari Kompas.

Sementara itu, terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, Fatia Maulidiyanti dituntut 3,5 tahun penjara. Fatia juga sempat menjabat koordinator KontraS.

Kasus ini berawal dari program bincang-bincang di YouTube berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam”.

Dalam program ini Haris dan Fatia menyebut Luhut “bermain” dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.

Haris Azhar
Keterangan gambar,Terdakwa Direktur Lokataru Haris Azhar mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (13/11/2023).

Respons tim kuasa hukum

Tim kuasa hukum Haris-Fatia, menuduh JPU dalam tuntutannya telah “menyampingkan proses pembuktian di persidangan.”

“Jaksa sama sekali tidak menyinggung persoalan kebebasan berekspresi, konflik kepentingan pejabat hingga narasi Anti-SLAPP yang telah disampaikan pada proses pembuktian,” kata pernyataan tim kuasa hukum yang diterima BBC, Senin (13/11).

“Jaksa pun mengeyampingkan fakta podcast yang berbasis riset berupa kajian cepat masyarakat sipil,” tulis pernyataan itu kemudian.

Anti-SLAPP atau Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation merupakan konsep yang menjamin perlindungan hukum masyarakat untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Mereka juga menilai tuntutan ini bentuk penegasan jaksa membela kepentingan Luhut.

Haris Azhar
Keterangan gambar,Terdakwa Direktur Lokataru Haris Azhar mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (13/11/2023).

“Tuntutan ini merupakan bentuk menginjak-injak hukum sekaligus alarm berbahaya bagi situasi demokrasi, khususnya kebebasan sipil di Indonesia,” kata Muhammad Isnur, anggota tim kuasa hukum Haris-Fatia yang menyebut diri mereka sebagai ‘Tim Advokasi untuk Demokrasi’.

“Jaksa pun bertindak tidak profesional karena melahirkan tuntutan manipulatif, jahat dan politis, terlebih penggunaan UU ITE lagi-lagi menegaskan bahwa produk hukum ini problematik, bersifat karet dan menggerus hak-hak digital masyarakat,” tambah M. Isnur.

Lebih lanjut, pernyataan dari tim kuasa hukum ini juga menyebutkan bahwa tuntutan ini menjadi pesan “siapapun yang keras terhadap pejabat, harus siap dituntut secara hukum”.

“Lebih lanjut terdapat pesan yang begitu kuat, yakni terbangunnya iklim ketakutan,” kata pernyataan itu.

Apa kata Luhut saat bersaksi?

Luhut vs aktivis
Keterangan gambar,Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan membantah sejumlah tuduhan dalam video perbincangan berjudul ‘Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1!’.

Dalam keterangan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (08/06), Luhut mengatakan, “tidak ada waktu bermain-main” dalam pertambangan di Papua.

Ia mengaku sudah berjanji untuk fokus pada kerjanya sebagai menteri hingga 2024 mendatang.

“Saya memfokuskan diri pada tugas pokok saya,” kata Luhut. menjawab pertanyaan dari tim jaksa penuntut umum.

Tapi ia tak membantah sebagai pemilik saham PT Toba Sejahtera. Dalam hal ini, perusahaannya itu dituduh terlibat dalam bisnis tambang di Papua.

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi solidaritas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Senin (03/04)
Keterangan gambar,Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi solidaritas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Senin (03/04)

Luhut pun menepis tuduhan tersebut, dengan mengatakan PT Toba Sejahtera tidak pernah terlibat dalam pertambangan di Papua baik secara langsung maupun melalui perusahaan lainnya.

“Sepanjang data yang ada sama saya, saya tidak pernah ada bisnis, atau memulai bisnis di Papua,” kata Luhut yang membantah perusahaannya terafiliasi dengan sejumlah perusahaan yang disebut-sebut dalam video wawancara aktivis HAM Haris Azhar dengan Fatia, seperti PT Madinah Qurrata’Ain, PT Tobacom Del Mandiri, dan PTMQ. West Wits Mining.

“Saya tidak pernah tahu, dan tidak pernah menyetujui untuk ada membuat perusahaan, kegiatan bisnis di Papua. Tidak ada itu sama sekali,” katanya.

Luhut vs aktivis
Keterangan gambar,Polisi mengamankan pendukung Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti saat menerobos masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Sebagai purnawirawan militer, Luhut juga membantah memanfaatkan jabatannya untuk meraih keuntungan ekonomi dari operasi militer di Papua.

Di depan majelis hakim, Luhut juga mengaku sudah dua kali melayangkan somasi kepada Haris Azhar dan Fatia untuk meminta maaf, tapi tidak ada respons. Setelah itu, tim kuasa hukumnya melaporkan Haris Azhar dan Fatia ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik.

“Saya terus terang kerugian materiil tidak perlu dihitung, tapi secara moral, anak-cucu saya, saya dibilang penjahat, saya dibilang lord… Saya tidak terima perlakuan itu,” tambah Luhut.

Luhut kenal lama dengan Haris Azhar

Luhut vs aktivis
Keterangan gambar,Direktur Lokataru Haris Azhar saat mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (22/5/2023).

Luhut mengaku sudah “kenal lama” dengan Haris Azhar, bahkan kerap berkomunikasi “datang ke kantor saya, datang ke rumah saya”.

“Sampai hari ini belum mengerti mengapa saudara haris seperti ini,” katanya.

Dalam percakapan terakhir, kata Luhut, mantan koordinator LSM KontraS itu meminta bantuan pengurusan saham PT. Freeport untuk suku tertentu di Timika, Papua.

“Tapi kita juga aneh ini kok jadi urusan saham, saya bilang biarlah. Maka timbul lah Agustus tadi podcast tadi,” jelasnya.

Namun, dalam tanggapannya, Haris Azhar mengatakan kapasitasnya berkomunikasi dengan Luhut soal saham tersebut sebagai kuasa hukum dari salah satu suku Amungme. Kata Haris, pihaknya sedang mengusahakan pembagian saham perusahaan atas masyarakat adat.

“Saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat ketemu situasi bahwa belum ada peraturan daerah untuk memastikan pembagian saham, bukan saya minta saham,” kata Haris yang menyebut persoalan ini bisa diselesaikan di tingkat Kemenko Marves di mana Luhut menjadi menterinya.

Haris Azhar minta maaf ‘bukan serang pribadi’

Luhut vs aktivis
Keterangan gambar,Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) memasuki ruangan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Selain itu, Haris juga mengakui pernah berhubungan berkali-kali dengan Luhut sejak 2013. Dalam kesempatan itu ia mengaku diajak untuk berembuk dan menyusun konsep penyelesaian pelanggaran HAM, termasuk simposium 65.

Dalam kasus ini, Haris menyadari hubungannya sudah tidak lagi seperti dulu dengan Luhut apa yang ia sebut “rusak”.

“Saya tidak ada niat menyerang pribadi, bahwa bapak merasa bahwa itu terserang secara pribadi, ya saya minta maaf sampai di situ.”

“Saya bukan cari musuh sama Bapak, tapi saya sedih lihat orang Papua. Itu masalahnya. Mereka yang naik ke gunung bukan satu, delapan distrik mereka tinggal empat. Nggak ada yang ngurusin,” kata Haris di penghujung tanggapannya.

Sementara itu Fatia memberikan empat poin tanggapan atas kesaksian Luhut Binsar Pandjaitan.

Pertama, ujar Fatia, kata “bermain tambang” merujuk pada ungkapan penelitian dan “bukan menyasar kepada individu” Luhut Binsar Pandjaitan.

luhut vs aktivis
Keterangan gambar,Sejumlah pendukung Haris Azhar dan Fatia melakukan aksi usai sidang dengan agenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (22/5/2023)

Kedua, apa yang dibicarakan dalam saluran YouTube tersebut tidak bisa dipisahkan dari kepentingan publik. Riset ini bisa diakses publik.

“Ini salah satu tujuan dari organisasi masyarakat sipil yang bergabung dalam riset tersebut menjalankan fungsi sebagai watchdog dan juga memperlihatkan situasi pelanggaran HAM di Papua,” kata Fatia.

Selanjutnya, kata “penjahat” yang dipersoalkan oleh Luhut, dikatakan Fatia “tidak ada sama sekali saya merujuk kata penjahat yang dimaksud adalah saudara Luhut Binsar Pandjaitan”.

Terakhir, Fatia menyesalkan persidangan yang membatasi tim kuasa hukumnya untuk masuk ke ruang sidang, termasuk keluarganya.

Luhut vs aktivis
Keterangan gambar,Polisi membendung pengunjung sidang dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Haris Azhar dan Fatia didakwa mencemarkan nama baik

Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa aktivis HAM Haris Azhar dengan dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordintaor Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (03/04).

Selain Haris Azhar, jaksa penuntut umum juga membacakan dakwaan terhadap Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti.

Sementara, sejumlah LSM dan perorangan yang tergabung dalam ‘Koalisi Masyarakat Sipil’ (KMS) menyatakan, dakwaan atas Haris dan Fatia Maulidiyanti merupakan “kabar buruk bagi demokrasi dan situasi kebebasan sipil di Indonesia”.

“Dilanjutkannya kasus ini hanya akan menambah catatan hitam pada rekam jejak demokrasi di Indonesia,” kata KMS, dalam rilisnya yang dimuat di situs Kontras.

Dikataka pula, Fatia dan Haris juga merupakan korban judicial harassment dimana perangkat hukum digunakan untuk mempidanakan masyarakat yang aktif berpendapat, kata KMS.

Dalam amar dakwaannya, Haris didakwa melakukan dugaan tindak pidana tersebut bersama dengan koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam sebuah video wawancara dan diunggah di Youtube, berjudul ‘Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1!’.

Dalam persidangan itu, Haris didakwa melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, serta Pasal 310 KUHP.

Direktur Lokataru Haris Azhar (kiri) dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kanan) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Senin (03/04)
Keterangan gambar,Direktur Lokataru Haris Azhar (kiri) dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kanan) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Senin (03/04)

Dakwaan: Haris disebut ingin mengelabuhi masyarakat

Dalam persidangan, JPU mengatakan, dugaan tindak pidana itu diawal saat Haris memiliki niat untuk mengangkat isu yang membahas tentang kajian cepat dari Koalisi Bersihkan Indonesia mengenai bisnis pertambangan di Blok Wabu, Papua, yang berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya”.

Setelah memperoleh hasil kajian tersebut, kata JPU, Haris yang merupakan Direktur Eksekutif Lokataru melihat nama Luhut yang memiliki popularitas sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengangkat topik mengenai Luhut menjadi isu utama di akun Youtubenya.

“Dengan tujuan untuk menarik perhatian dan mengelabuhi masyarakat dengan cara mencemarkan nama baik saksi Luhut,” kata seorang JPU.

Lalu Haris mengundang Fatia dan Owi sebagai narasumber untuk melakukan wawancara yang berdurasi lebih dari 26 menit di kantor Hakasasi.id, Jakarta.

Percakapan tersebut kemudian diunggah di akun Yutube Haris Azhar pada 20 Agustus 2021.

Percakapan apa yang diduga mencemarkan nama baik dan fitnah?

Dalam dakwaan, JPU menyebut terdapat dua percakapan yang disebut mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Pertama pada menit ke 14.23 sampai 14.33 adalah:

Fatia: “Nah, kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita.

Haris: Siapa?

Fatia: namanya adalah Luhut Bisar Panjaitan

Haris: LBP, the lord, the lord

Fatia: Lord Luhut.

Haris: Oke.

Fatia: Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini.

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi solidaritas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Senin (03/04)
Keterangan gambar,Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi solidaritas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Senin (03/04)

Percakapan kedua terjadi dari menit 18.00 hingga 21.00 yang disebut JPU bahwa Fatia menyatakan Luhut sebagai penjahat, kata JPU.

Fatia: Ia, dan lucunya juga Bang dari orang-orang yang ada di sini, di circle ini, mereka juga yang jadi tim pemenangan Jokowi di 2015.

Haris: Iya, kalau Lord Luhut kita jelas.

Haris: Ok. Nah, pening juga bayanginnya. Jadi masyarakat di Intan Jaya itu dikirimin tentara sama polisi. Eh, yang level prajurit ada di sana operasi, sementara jenderal-jenderal atau purnawirawan-purnawirawan itu mengambil keuntungan atas dengan dalam bentuk mendapatkan konsensi untuk mengekspolitasi gunung emas tadi itu sih. Sementara kalau menurut Owi kan jelas, beberapa kelompok muda, anak-anak muda disana itu menolak, tapi kelompok mudanya dituduh sebagai KKB (Kelompok Kekerasan Bersenjata) juga ya.

Haris: sebagaian besar nama-nama itu terlibat dalam tim pemenangan Jokowi, bagaimana caranya perusahan-perusahan itu kita ambil alih. Tidak ada ya dalam riset itu.

Fatia: Enggak dong

Haris: hahaha

Fatia: Bagimana dong?

Haris: tidak ada ya.

Fatia: Jadi penjahat juga kita.

JPU mengatakan perkataan Fatia bukanlah merupakan pernyataan akurat yang diperoleh dari hasil kajian cepat karena dilakukan dengan itikad buruk untuk menyerang nama baik dan kehormatan Luhut Binsar Panjaitan.

Apa reaksi Luhut saat mendengar percakapan itu?

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan saat peringatan sembilan tahun UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/03)
Keterangan gambar,Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan saat peringatan sembilan tahun UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/03)

JPU juga menyampaikan reaksi Luhut saat mendengarkan video percakapan antara Haris dan Fatia tersebut.

“Terlihat geleng-geleng kepala, nampak emosi dan menyampaikan ini keterlaluan, kata-kata Luhut bermain tambang di Papua ini tendensius, tidak benar dan sangat menyakitkan hati saya. Saya merasa nama baik dan kehormatan diri saya diserang,” kata JPU menyampaikan reaksi Luhut.

Lalu, kata JPU dalam dakwaan, Luhut juga menyatakan, “di negeri ini tidak ada kebebasan berpendapat yang absolut, semua harus dapat dipertanggungjawabkan.”

‘Kabar buruk bagi demokrasi’

Sejumlah LSM dan perorangan yang tergabung dalam ‘Koalisi Masyarakat Sipil’ menyebut ‘kriminalisasi’ terhadap Haris dan Fatia merupakan kabar buruk bagi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.

“Kasus kriminalisasi terhadap Fatia dan Haris merupakan kabar buruk dan ancaman serius bagi demokrasi dan situasi kebebasan sipil di Indonesia,” ujar Anggota KMS yang juga Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Rezaldy dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, pakar hukum tata negara dan juga Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) dari Universitas Andalas Feri Amsari yang ikut dalam aksi solidaritas KMS mendukung Haris dan Fatia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengatakan, langkah Luhut melaporkan aktivis kemanusiaan itu merupakan upaya represif yang telah ‘melanggar dan menistakan’ hak konstitusional setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat.

“Saya menyampaikan hak konstitusional warga negara yang Bapak [Luhut] langar, Bapak nistakan, dan abaikan, oleh karena itu kita semua harus kembali jika ada masalah ke UUD untuk menyelesaikan masalah itu, dan upaya-upaya Pak Luhut adalah upaya-upaya yang represif,” kata Feri.

Ia mengutip perkataan seorang politisi terkemuka, “kalau negara takut dengan rakyat, maka itulah negara demokrasi. Kalau kemudian penyelenggara negara menakuti rakyat, melaporkan rakyat, mengancam dengan pidana, maka disanalah timbul negara otoriter.”

“Jangan sampai kita nanti menuduh Pak Luhut telah menjalankan sifat-sifat negara otoriter ke warga negaranya. Oleh karena itu kita minta Pak Luhut sadar diri untuk mencabut laporannya, tuduhannya kepada Haris dan Fatia,” tambah Feri.

Senada, Koordinator Badan Pekerja KontraS Aceh, Azharul Husna mengatakan, saat ini Indonesia berada di bawah rezim represif yang semakin mirip dengan era Orde Baru.

Husna mengatakan, apa yang dialami Haris dan Fatia adalah beberapa dari 95 kasus kriminalisasi yang terjadi di sepanjang 2021, yang menimpa aktivis kemanusiaan, hingga masyarakat adat dengan total 295 orang.

“Mari kita membela kasus ini. Ini bicara bukan tentang Haris dan Fatia saja, tapi ini masalah bangsa,” kata Husna.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, sidang perdana Haris dan Fatia merupakan refleksi dari kondisi penegakan hukum di Indonesia yang berada dalam ‘resiko tinggi’.

“Hukum hanya tunduk pada yang kuat. Padahal orang kuat yang tunduk pada hukum… Haris dilaporkan oleh Luhut, dan Haris juga melaporkan Luhut. Tapi kita tahu, hukum dan lembaga hukum memberikan respon yang berbeda, apakah itu cermin dari negara hukum? Tentu bukan,” ujar Hamid.

Seorang perempuan yang mengaku korban perampasan tanah dari Rumpin, di Kabupaten Bogor, Neneng juga hadir dalam aksi tersebut.

“Saya datang ke sini ingin memperjuangkan Haris dan Fatia yang ikut memperjuangkan dan mendampingin kami atas hak tanah kami di Rumpin yang dirampas. Kalau mereka disalahkan, kami sebagai rakyat kecil mau minta tolong ke siapa lagi?” kata Neneng.

Jaksa: Luhut tidak pernah memiliki usaha tambang di Papua

Di dalam persidangan, JPU juga menyatakan dalam dakwannya bahwa Luhut tidak pernah memiliki usaha pertambangan di Blok Wabu maupun di wilayah Papua lainnya.

“Yang pada intinya menuduh melalui berita yang patut diduga suatu kebohongan bahwa saksi Luhut memiliki konflik kepentingan dan menerima gratifikasi di dalam industri tambang di Papua karena merupakan pemegang samah di Toba Sejahtera Group yang seolah-olah digambarkan memiliki usaha pertambangan yang berlokasi di Blok Wabu.”

“Padahal Luhut sama sekali tidak pernah memiliki usaha pertambangan di Blok Wabu maupun di wilayah Papua lainnya,” kata jaksa.

JPU menjelaskan bahwa Luhut memang merupakan pemegang saham Toba Sejahtera Group, namun dia bukan pemegang sama PT Tobacom Del Mandiri, anak perusahaan Toba Sejahtera Group.

Jaksa menambahkan, PT Tobacom Del Mandiri pernah melakukan penjajakan kerja sama dengan PT Madinah Qurrata ‘Ain (MQ) namun tidak dilanjutkan hingga saat ini.

Dan, lanjut JPU, PT Madinah Qurrata ‘Ain hanya memiliki kerja sama konkrit atas perjanjian pengelolaan Derewo Project dengan PT Byntech Binar Nusantara, yang bukan merupakan anak perusahaan Toba Sejahtera Group.

“Serta tidak pernah ada perjanjian maupun kerja sama konkrit maupun tidak ditemukan adanya dokumen mengenai keikutsertaan PT Toba Sejahtera Group, PT Tobacom Del Mandiri, dan PT Tambang Raya Sejahtera dalam pengembangan Derewo Project yang dilakukan bersama PT Madinah Qurrata ‘Ain (MQ),” ujar Jaksa.

Sehingga pernyataan Fatia, kata JPU, yang mengatakan adanya keterlibatan saksi Luhut dalam kegiatan bisnis pertambangan di Papua, patut diduga mengandung muatan fitnah dan atau pencemaran nama baik karena menyebarkan informasi bohong dan tidak benar.

Terkait tuduhan dalam video itu, Luhut telah memberi dua kali somasi kepada Haris dan Fatia, namun tidak pernah dipenuhi oleh keduanya. Sehingga Luhut melaporkan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021.

Dalam video tersebut, Haris dan Fatia membahas perusahan Tobacom Del Mandiri yang disebut sebagai perusahaan yang bermain dalam bisnis tambang di Papua

“PT Tobacom Del Mandiri ini direkturnya adalah purnawirawan TNI namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini,” kata Fatia di video.

Dalam laporan cepat itu, dituliskan bahwa dalam Darewo River Gold Project, West Wits Mining (pemegang saham MQ) juga membagi sejumlah 30% saham kepada PT Tobacom Del Mandiri. Presiden direktur TDM ialah Purnawirawan TNI Paulus Prananto. Di sebuah terbitannya, West Wits Mining jelas menyebut bahwa TDM bertanggung jawab terkait izin kehutanan dan terkait keamanan akses ke lokasi proyek.55 TDM merupakan bagian dari PT Toba Sejahtera Group.

Lanjut tulisan itu, pemilik saham minoritas Toba Sejahtera adalah Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan. Dua purnawirawan TNI yang terkait dengan perusahaan MQ, Paulus Prananto dan Luhut Binsar Panjaitan, merupakan anggota tim relawan (Bravo Lima) pemenangan Presiden Joko Widodo pada 2014 dan 2019.

JPU sebut Haris dan Fatia tidak pernah konfirmasi ke Luhut

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi saat Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menjalani pemeriksaan kesehatan di Biddokkes Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (06/03)
Keterangan gambar,Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi saat Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menjalani pemeriksaan kesehatan di Biddokkes Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (06/03)

JPU juga menambahkan akun Youtube Haris Azhar bukan termasuk media persidangan elektronik, media massa elektronik, serta bukan media publikasi resmi dari akademisi atau organisasi masyarakat sipil, melainkan sebatas media sosial pribadi.

“Bahwa selama percakapan berlangsung, terdakwa Haris dan saksi Fatia tidak pernah menginformasikan metodologi penelitian kajian cepat yang dilakukan… tanpa melakukan konfirmasi atau mengkaji ulang, atau mengkroscek kebenaran informasi kepada saksi Luhut sehingga kajian cepat… sebenarnya masih dapat terjadi kekeliruan atau tidak dapat dipastikan kebenarnya,” kata jaksa.

JPU juga menyebut, Haris tidak mengundang saksi Luhut dalam rekaman video sebagai narasumber sehingga masyarakat umum tidak mendapatkan informasi yang berimbang antara tuduhan Fatia dan pembelaan dari Luhut, yang menyebabkan terjadinya penghukuman oleh Haris dan Fatia terhadap Luhut.

Sidang berikutnya dengan agenda eksepsi akan dilanjutkan pada 17 April 2023, pukul 10.00 WIB.

Setelah mendengar dakwaan tersebut, Haris menyatakan tidak mengerti akan substansi yang dituduhkan pada dirinya. “Saya tidak menerima semua dakwaan terhadap saya,” kata Haris.

Di luar persidangan, beberapa aktivis masyarakat melakukan demonstrasi sebagai bentuk dukungan kepada Haris dan Fatia.