Jokowi Sebut Kenaikan Harga Beras Tak Setinggi di Negara Lain, tapi Jadi Penyumbang Inflasi 2023

PURWOREJO, KOMPAS.TV  Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, meskipun ada kenaikan harga beras di Indonesia, namun kenaikannya tidak sedrastis di negara-negara lain. Namun, ia tak menyebutkan negara-negara yang dimaksud dan persentase kenaikan harga berasnya. 

Jokowi memastikan stok cadangan beras tetap aman, sehingga stabilitas harga tetap terkendali meskipun musim panen mengalami kemunduran akibat fenomena El Nino. 

“Kita bisa mengendalikan karena stok Bulog saat ini juga sangat baik akhir tahun kemarin masih di angka 1,4 juta ton dan ini akan masuk lagi untuk cadangan strategis agar betul-betul kita aman, karena memang panennya nanti akan mundur sedikit,” kata Jokowi usai meninjau Pasar Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024).

“Ada perubahan iklim, ada super El Nino, kemudian 22 negara stop tidak mengekspor berasnya, sehingga terjadi keguncangan harga beras, harga pangan di dunia. Semua, semua negara mengalami tetapi negara kita kenaikannya tidak sedrastis negara-negara lain,” tambahnya.

Baca Juga: Jokowi Sebut 37 Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa Harus Diperbaiki

Meski menurut Jokowi kenaikan harga beras di Indonesia tak setinggi di negara-negara lain, faktanya kenaikan harga beras menjadi penyumbang utama inflasi pada 2023. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan 2023 sebesar 2,61 persen dan komoditas penyumbang utamanya adalah beras dengan andil inflasi sebesar 0,53 persen.

Dalam kesempatan berbeda, Presiden Jokowi mengapresiasi peran para petani dalam meningkatkan produksi jagung sehingga nilai impor jagung nasional menurun. 

Kepala Negara menargetkan hal tersebut juga berlaku pada komoditas padi, sehingga angka produksi terus bertambah dan cadangan strategis beras pemerintah dapat diamankan.

Baca Juga: BPS: Inflasi Tahun 2023 2,61%, Terendah dalam 20 Tahun Terakhir

“Saya harus menyampaikan acungan jempol untuk para petani yang menanam jagung sehingga yang padinya ini juga harus dikejar agar tidak impor. Tetapi ini saya tahu perlu tahapan. Mungkin tanam tahun ini yang pertama mungkin belum, tapi yang kedua moga-moga sudah mencapai lagi (produksi beras),” tuturnya saat menghadiri acara pembinaan petani se-Provinsi Jawa Tengah di GOR Satria Kota Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024).

Guna mendukung hal tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan, pemerintah melalui PT Pupuk Indonesia menyiapkan 1,7 juta ton pupuk bagi para petani. Pupuk tersebut akan dibagi menjadi dua jenis yaitu pupuk bersubsidi dan nonsubsidi. 

“Yang bersubsidi itu 1,2 juta ton, yang tidak bersubsidi 500 ribu ton. Inilah yang kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah,” lanjutnya.

Baca Juga: BPS Catat Inflasi Bulanan Desember 2023 Sebesar 0,41 Persen dan Inflasi Tahunan 2,61 Persen

Di sisi lain, kata Jokowi, pemerintah terus berupaya untuk menyiapkan tambahan anggaran subsidi pupuk pada 2024. 

“Kita ini dari Menteri Pertanian sudah mengajukan, dari Kementerian Keuangan nanti juga akan mendorong agar segera itu bisa direalisasikan,” tambahnya.

Jokowi Akui Ada Kebocoran Pupuk Subsidi, Dinikmati yang Bukan Petani

BANYUMAS, KOMPAS.TV Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui ada pupuk subsidi yang bocor dan dinikmati oleh pihak yang bukan petani. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mengawasi penyaluran pupuk subsidi agar tak disalahgunakan. 

Hal ini disampaikan Jokowi usai menanam padi di Kalibogor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024). Jokowi juga mendengar keluhan petani soal harga jual pupuk subsidi yang mahal. 

“Itu harus dikontrol terus, distributor, pengecer, dikontrol jangan sampai pupuk subsidi dijual ke tempat yang bukan petani. Memang ada kebocoran seperti itu, tapi semuanya akan diawasi dan dikontrol,” kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca Juga: Jokowi Sebut Kenaikan Harga Beras Tak Setinggi di Negara Lain, tapi Jadi Penyumbang Inflasi 2023

Untuk menjamin pasokan pupuk subsidi, pemerintah telah menugaskan BUMN PT Pupuk Indonesia untuk menyediakan 1,7 juta ton pupuk untuk persiapan masa panen awal tahun ini. 

Jokowi juga menjamin petani akan lebih mudah membeli pupuk subsidi, yakni hanya dengan KTP

“Kemarin saya sudah sampaikan pembelian pupuk tak mesti pakai kartu tani bisa pakai KTP,” ujar Jokowi. 

Tahun ini, kata dia, pemerintah menambah alokasi anggaran untuk pupuk subsidi sebesar Rp14 triliun. Semua itu dilakukan untuk mendongkrak produksi beras pada masa panen Maret hingga April 2024.

Baca Juga: Jokowi Sebut 37 Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa Harus Diperbaiki

“Saya ingin memastikan bahwa di awal Januari ini mulai menanam semuanya, karena hujan sudah turun, kebutuhan air sudah tercukupi dari hujan,” tuturnya. 

Presiden Jokowi mengatakan sektor pertanian Indonesia harus menggenjot capaian produksi beras pada Maret-April 2024, melalui proses tanam yang dimulai sejak Desember 2023 pada lahan sawah seluas 1,4 juta hektare, Januari 2024 di lahan 1,7 juta hektare, kemudian pada Februari 1,4 juta hektare.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengatakan tidak ada keluhan seputar bahan bakar solar untuk kebutuhan traktor untuk membajak sawah.

Baca Juga: BPS: Inflasi Tahun 2023 2,61%, Terendah dalam 20 Tahun Terakhir

Terkait keluhan seputar sumbatan sedimentasi pada sarana irigasi sawah di area pertanian di Banyumas, mantan Wali Kota Solo itu telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengatasi kendala itu.

“Tadi juga ada keluhan urusan irigasi yang sedimennya sudah tinggi di bendungannya. Nanti akan dikerjakan oleh Pak Menteri PU secepatnya,” sebutnya.

Jokowi soal BLT El Nino Rp400.000: Memang BLT Khusus, Tidak Semuanya Dapat

BANYUMAS, KOMPAS.TV – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebesar Rp400.000 memang tidak diberikan untuk semua masyarakat. Jokowi menyebut BLT El Nino adalah BLT Khusus yang hanya diterima masyarakat yang terdampak kekeringan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat berdialog dengan sejumlah penerima manfaat bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Klahang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (3/1/2024).

“Karena ini memang BLT khusus, tidak semuanya dapat, tapi tidak juga dipilihin, nggak juga,” kata Jokowi seperti dikutkp dari YouTube Sekretariat Presiden. 

Pada kesempatan itu, Jokowi membagikan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan untuk BLT El Nino diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang menurun akibat El Nino. Seperti para petani yang gagal panen karena sawahnya kekeringan. 

Baca Juga: Jokowi Akui Ada Kebocoran Pupuk Subsidi, Dinikmati yang Bukan Petani

BLT El Nino itu memang untuk menutup adanya kenaikan harga di lapangan karena kemarin musim panasnya panjang,” tambahnya. 

Jokowi juga membagikan bansos pangan kepada masyarakat di Gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Adapun masyarakat yang hadir di sana diketahui merupakan penerima manfaat tambahan. Sehingga bantuan pangan yang mereka peroleh pada kesempatan tersebut merupakan yang pertama. 

Jokowi memastikan masyarakat di sana sudah menerima bantuan pangan seluruhnya. Ia juga menyebut jika anggaran pemerintah mencukupi, bansos pangan akan diperpanjang. 

Baca Juga: Jokowi Sebut Kenaikan Harga Beras Tak Setinggi di Negara Lain, tapi Jadi Penyumbang Inflasi 2023

“Yang paling penting Januari sudah diterima, nanti akan dapat lagi di bulan Februari, akan dapat lagi di bulan Maret,” ucap Jokowi. 

“Nanti kalau APBN-nya saya lihat mencukupi, dilanjutkan lagi ke April, Mei, Juni, setuju mboten (setuju tidak)?” lanjutnya. 

Jokowi: Pembangunan Jalan Tol Enggak Ada Apa-apanya Dibanding Jalan Desa

jokowi-pembangunan-jalan-tol-enggak-ada-apa-apanya-dibanding-jalan-desa

BANJARNEGARA, KOMPAS.TV – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pembangunan jalan tol tidak ada apa-apanya dibandingkan pembangunan jalan desa. Jokowi menyebut pemerintah baru membangun jalan tol 2.040 kilometer (km). 

Sedangkan pembangunan jalan desa, disebut Jokowi sudah mencapai 350.000 kilometer. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pertemuannya bersama para kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024).

“Jalan tol enggak ada apa-apanya, hanya 2.040 kilometer. (Pembangunan) jalan desa (sudah mencapai) 350.000 kilometer karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh Tanah Air ini. Kalau satu desa saja 5 kilo, berarti kali 75 berarti sudah 350 ribu jalan desa,” kata Jokowi dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden. 

Baca Juga: Jokowi Sebut 37 Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa Harus Diperbaiki

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu menjelaskan, dana desa yang diberikan oleh pemerintah sangat besar jika dibanding dana pembangunan infrastruktur. 

Adapun dana desa mulai diberikan pemerintah sejak tahun 2015. 

Jangan keliru, ini saya beri tahu, sampai saat ini sudah Rp539 triliun dana desa yang disalurkan ke desa-desa—Rp539 triliun, niku duit kathah sanget lho — uang gede banget, lho,” ujarnya. 

Baca Juga: BPS: Inflasi Tahun 2023 2,61%, Terendah dalam 20 Tahun Terakhir

“Airport, niku gawe airport sedengan ngoten nggih (itu membangun bandara ukuran sedang ya) itu Rp2 triliun. Lha niki berarti dadi kiro-kiro 250 airport gedhe (Lha ini berarti jadi kira-kira 250 bandara besar). Bendungan niku Rp1 triliun, Rp1,5 triliun berarti dadi kira-kira 400 bendungan waduk, kalau dijadikan artinya uang itu gede sekali,” terangnya. 

Jokowi berharap agar penggunaan dana desa ke depannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Sebagai contoh, dalam membangun infrastruktur desa, seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna menjaga perputaran uang di desa.

Baca Juga: Jokowi Sebut Kenaikan Harga Beras Tak Setinggi di Negara Lain, tapi Jadi Penyumbang Inflasi 2023

“Oleh sebab itu sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan, jangan diberi anggaran dana desa misalnya Rp1,5 miliarbelonjone teng (belanjanya di) JakartaKetoke luweh (kelihatannya lebih) murah, tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta, balik lagi uangnya,” tuturnya. 

“Biarkan uang itu beredar, meskipun harganya sedikit lebih mahal, tapi uangnya beredar di desa kita,” tandasnya.